Kekayaan Intelektual Terkait Merek Dagang UMKM, Disosialisasikan Melalui Program Doktor Mengabdi LPPM UB

Suasana FGD Doktor Mengabdi LPPPM UB bersama pelaku UMKM (JKW)

Malangpariwara – Program Doktor Mengabdi LPPPM UB terus melakukan Sosialisasi juga diskusi dalam pendampingan terhadap UMKM yang tergabung dalam Koperasi.

Dalam perekonomian Indonesia, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar. UMKM sendiri merupakan suatu industri dengan skala kecil yang tergabung dalam koperasi.

Ketua Program Doktor Mengabdi LPPM UB, Yeney Widya Prihatiningtias, DBA., Ak. (Dosen Jurusan Akuntansi FEB UB) selaku ketua program penyelenggara diskusi, berharap hasil diskusi yang digelar Jum’at ( 28/7/20) di gedung dekanat FEB UB lantai 2 yang diikuti 26 pelaku UMKM ini, mampu memberikan pemahaman terhadap kekayaan intelektual dan pendaftaran merek dagang yang dibutuhkan UMKM.

Moh. Rifan, S.H. selaku salah satu perwakilan dari Graha Rumah Keadilan, menuturkan bahwa pengetahuan Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) dalam pendaftaran merek dagang dinilai sangat penting untuk melindungi hak kepemilikan atas suatu merek dagang atau jasa UMKM.

Produk UMKM yang diikutkan dalam FGD

Terdapat kelas merek yang terdiri dari 45 kelas barang dan jasa. Satu nama merek dapat didaftarkan dalam satu atau lebih jenis kelas. Pemberian nama merek sendiri harus spesifik pada jenis produk dan harus berbeda antar produk sejenis. Jika terdapat nama merek yang sama, masih dapat didaftarkan dan dilindungi selama berada pada kelas yang berbeda.

“Contohnya Tokopedia, Produk ini didaftarkan pada seluruh kelas barang dan jasa, sehingga tidak ada jenis produk dari kelas manapun yang dapat menyamai merek dagangnya,” tambah Rifan.

Para pelaku UMKM yang tergabung dalam KSU Amangtiwi, Kota Malang telah memiliki kesadaran hukum yang tinggi, termasuk dalam pendaftaran merek dagang. Pelaku UMKM ini telah mencoba mendaftarkan produknya ke website DJKI, namun masih ada beberapa yang gagal atau ditolak.

“Pada prinsipnya, semua merek akan diterima pendaftarannya. Namun, jika bertentangan dengan ideologi negara, peraturan perundang-undangan, moralitas, agama, kesusilaan, atau ketertiban umum, maka berpotensi untuk ditolak.

Pendaftaran nama merek yang tidak spesifik pada jenis produk dan logo yang tidak memiliki daya pembeda juga memicu penolakan pendafaran merek.

“Permohonan juga akan ditolak jika merk tersebut memiliki persamaan pada pokok atau keseluruhan terhadap merk lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu,” ungkap Rifan.

M. Akbar N, S.H., salah satu perwakilan dari Rumah Keadilan.(DM)

M. Akbar N, S.H. menambahkan untuk memeriksa keamanan merek harus memperhatikan Undang-Undang (UU), memiliki sisi pembeda, mengetahui kelas merek barang, dan mengecek di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).

Dalam proses pendaftaran hingga publikasi merek dagang, akan dibutuhkan sanggahan dalam bentuk tanya jawab dengan pihak Kemenkumham, kurang lebih selama 1-2 tahun hingga surat keputusan penerimaan merek dagang keluar.

“Pentingnya mengurus merek dapat melindungi mereknya dari pihak lain yang memakai merek tersebut karena telah dilindungi oleh hukum. Apabila suatu usaha belum mendaftarkan mereknya namun mereknya sangat dikenal oleh masyarakat, maka pemilik usaha lain dapat mendaftarkan mereknya dengan nama merek yang sama dan juga klaim atas terkenalnya merek tersebut,” tambah Akbar.

Berdasarkan hal tersebut, urgensi kekayaan intelektual dalam merek dagang UMKM di Indonesia sangatlah penting. Hal ini bertujuan untuk melindungi kelangsungan usaha dan menjadi pembeda antar UMKM. (JKW)

hashtag
doktormengabdi #lppmub #temanub

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *