Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si UB: BUMN Di Indonesia Belum Optimal Dalam Menjalankan Fungsi Bisnisnya

BUMN Kuat Akan Berkontribusi Lebih Besar Pada Kepentingan Negara dan Rakyat.

Malangpariwara – Pembaharuan Kebijakan Pemerintah untuk BUMN
Badan Usaha Milik Negara (BUMN) merupakan kekayaan negara yang dipisahkan pengelolaannya, dalam arti sesungguhnya berasal dari instansi pemerintah namun diubah menjadi bentuk khusus berupa unit bisnis sesuai yang tercantum pada Undang – Undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

Fungsi bisnis BUMN antara lain adalah sebagai salah satu sumber pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan bagian laba dari BUMN masuk ke dalam kelompok Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang disetor ke kas negara. Untuk memenuhi fungsi bisnis tersebut, diperlukan BUMN yang mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya.

Hal diatas menjadi pidato ilmiah dalam pengukuhan Profesor yang disandang
Sri Mangesti.

Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si UB: BUMN Di Indonesia Belum Optimal Dalam Menjalankan Fungsi Bisnisnyadikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Keuangan Bisnis merupakan profesor aktif ke-11 dari FIA, dan ke-264 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan UB.

Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si lahir di Kediri, 2 September 1955. Ia merampungkan pendidikan S1, S2, dan S3 pada bidang Ilmu Administrasi Niaga di UB. Dosen FIA-UB yang juga anggota aktif Asosiasi Ilmu Administrasi Bisnis Indonesia (AIABI) ini pernah menjabat sebagai Wakil Dekan III Periode 2013-2017.

Dalam pidatonya, Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si menyampaikan, selain perlunya BUMN yang mampu menghasilkan laba sebesar-besarnya.
BUMN juga memiliki fungsi pelayanan masyarakat melalui Corporate Social Responsibility (CSR) dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

BUMN seringkali mendapat tekanan politis tersendiri dari pemerintah untuk bisa menyeimbangkan tugas dalam menyukseskan program pemerintah dalam bentuk pelayanan masyarakat, menyumbang pendapatan negara, dan mengambil keputusan bisnis internal BUMN yang terkadang saling berlawanan satu sama lain.

Adanya tugas ganda antara pelayanan masyarakat dan bisnis tersebut disinyalir membuat BUMN kurang kuat dibanding yang diharapkan. BUMN yang mampu berdiri kuat tentu akan dapat berkontribusi lebih besar pada kepentingan Negara dan rakyat.

Untuk itu Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si dalam pidato ilmiahnya yang berjudul Politik Keuangan Bisnis dalam Penguatan BUMN untuk Kepentingan Negara dan Rakyat menyampaikan rekomendasi kebijakan politik keuangan bisnis pada BUMN, yaitu bagaimana pemerintah mengatur bisnis sektor publik untuk mencari keuntungan dan tetap melayani masyarakat.

Dalam pembahasannya, Prof. Mangesti menggunakan sampel 20 BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sampai dengan tahun 2019. Hal tersebut karena seluruh perusahaan yang terdaftar di bursa efek dianggap paling baik kinerja keuangan, transparansi dan akuntabilitasnya, serta data keuangan perusahaan yang terdaftar di pasar modal ini tersedia lengkap dan bebas untuk dianalisis.

Dari penelitiannya, Prof. Mangesti menarik beberapa kesimpulan. Pertama, BUMN belum optimal dalam menjalankan fungsi bisnisnya. Terbukti dari 20 BUMN yang terdaftar di BEI tidak seluruhnya berada dalam kondisi baik. Permasalahan yang terjadi di antaranya adalah beberapa BUMN mengalami kerugian namun tetap membayar dividen, mayoritas BUMN memiliki rasio utang diatas 50% dan beberapa BUMN dikhawatirkan kelangsungan hidupnya.

Kedua, seluruh BUMN telah menjalankan kewajiban pelayanan masyarakat dalam bentuk CSR dan PKBL. Bahkan, perusahaan yang merugi pun masih menjalankan kewajibannya tersebut.

Ketiga, dari kedua kesimpulan sebelumnya menunjukkan adanya permasalahan BUMN dalam memenuhi kedua fungsinya, yaitu fungsi bisnis dan fungsi pelayanan masyarakat.

Dalam ilmu keuangan bisnis diketahui ada dua teori yang akan saling berhadapan ketika sektor pemerintah harus berbisnis, yaitu Teori Agensi dan Teori Stakeholder. Teori Agensi lebih berfokus pada tanggung jawab institusi bisnis kepada pemiliknya. Sedangkan Teori Stakeholder lebih menekankan pada tanggung jawab institusi bisnis terhadap pemangku kepentingan yang bukan hanya terdiri atas pemilik semata.

Untuk mengatasi masalah ini diperlukan pembaruan tentang kebijakan pemerintah terkait BUMN dalam 3 klasifikasi yaitu: posisinya sebagai entitas bisnis, pelayanan masyarakat, dan keduanya.

Prof.Mangesti merekomendasikan pemerintah perlu membuat beberapa modifikasi pelaksanaan Teori Agensi dan Teori Stakeholder bagi BUMN.

Pertama, pemerintah perlu secara profesional mengatur berapa persen laba yang dapat dijadikan dividen yang dapat diberikan kepada pemerintah sebagai bagian dari Teori Agensi.

Kedua, sebagai bagian dari Teori Stakeholder, pemerintah juga perlu mengatur berapa besaran CSR perusahaan dan penghentian kewajiban CSR serta PKBL ketika perusahaan dalam kondisi merugi atau indikasi kondisi keuangan yang memburuk.

Ketiga, sebagai gabungan dari Teori Agensi dan Teori Stakeholder, perlu dibuat peraturan untuk mendorong agar BUMN tidak hanya menggantungkan usahanya pada bidang spesifik yang didapat dari fasilitas monopoli pemerintah namun tetap dapat bersaing layaknya profit-oriented company.

Selain itu, pemerintah juga harus membuat aturan yang jelas tentang persentase hasil penjualan dan produksi BUMN yang dialokasikan untuk program pemerintah dalam satu kesatuan CSR khusus yang sudah mencakup keseluruhan program pemerintah yang diwajibkan kepada BUMN.
( JKW )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *