UB Tambah Dua Profesor Baru Dari FPIK dan FIA

jumpa pers Pengukuhkan dua Profesor baru secara daring ( dokhumas UB)

Malangpariwara -Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP dan Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si akhirnya menambah catatan sebagai Profesor di Universitas Brawijaya (UB) Malang tahun 2020.

Pengukuhkan dua Profesor baru ini, dilaksanakan Rabu (26/08/2020), di Gedung Widyaloka. Mereka adalah Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP, dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan (FPIK), dan Prof. Dr. Dra. Sri Mangesti Rahayu, M.Si dari Fakultas Ilmu Administrasi (FIA).

Prof. Harsuko Riniwati yang dikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Sosial Ekonomi Perikanan ini merupakan profesor aktif ke-12 dari FPIK, dan profesor ke-263 dari seluruh Profesor UB.

Sedangkan Prof. Sri Mangesti yang dikukuhkan sebagai Profesor dalam bidang Ilmu Keuangan Bisnis merupakan profesor aktif ke-11 dari FIA, dan ke-264 dari seluruh Profesor yang telah dihasilkan UB.

Dalam pidato Ilmiahnya,
Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP membahas mengenai Metode Baru Pemberdayaan Masyarakat Nelayan karena Kondisi masyarakat nelayan masih saja erat dengan kemiskinan. Dengan Judul kajian yang diangkatnya adalah Pembangunan Masyarakat Nelayan dengan Pendekatan Pemberdayaan Metode Piramida Terbalik.

Beberapa informasi dari hasil penelitian yang menggambarkan profil atau potret kehidupan masyarakat nelayan di Indonesia menunjukkan bahwa ada 14 poin yang melatar belakangi menjadi alasan bagi Dr. Ir. Harsuko Riniwati,MP untuk melakukan kajian tentang metode dalam membangun masyarakat nelayan yang disampaikannya pada Pengukuhan Profesor, Rabu (26/8/2020).

14 poin itu diantaranya; pendidikan rendah; perumahan belum memadai; pendapatan rendah yaitu antara Rp. 2.000.000 Rp. 3.000.000 per bulan; Pengeluaran rendah berkisar antara Rp. 1.000.000 Rp. 3.000.000; pengeluaran tersebut tidak dapat menyentuh kebutuhan sosial seperti biaya Pendidikan (pendidikan masih terabaikan); Rentan terhadap banjir pasang surut; teknologi penangkapan ikan tradisional; modal rendah; kesejahteraan rendah dari pendapatan anggota keluarga; pembangunan pedesaan pesisir tergolong rendah; kehidupan nelayan identik dengan kemiskinan; tingkat kesejahteraan nelayan dibawah sector-sektor yang lain; dominan sebagai nelayan buruh atau ABK (anak buah kapal); jumlah penduduk perempuan dan laki-laki seimbang.

Menurutnya, aspek sosial belum tersentuh pembangunan di perikanan dan kelautan. Selama ini pemberdayaan masyarakat nelayan masih mengutamakan indikator ekonomi padahal aspek sosial juga menjadi hal yang penting. Ini ditujukkan dengan rendahnya indeks sosial pada masyarakat nelayan.

“Strategi pembangunan masyarakat nelayan perlu dilakukan dengan melakukan pendekatan yang berbeda yakni menambahkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menyentuh aspek sosial yang bersifat intangible (tidak berwujud),” tukasnya.

Perlu diketahui, pengelolaan sektor kelautan dan perikanan menggunakan enam IKU yaitu pertumbuhan produk domestik bruto (PDB), nilai tukar nelayan (NTN), volume produksi, nilai produksi, rata-rata pendapatan rumah tangga nelayan (RTP) dan rata-rata pendapatan nelayan. Bila dilihat dari enam IKU tersebut, Indonesia sudah berhasil. Namun nyatanya kemiskinan masih melekat pada masyarakat nelayan. Masyarakat nelayan masih saja rentan terhadap berbagai resiko usaha penangkapan ikan yaitu resiko musim, cuaca, fluktuasi harga, armada yang kecil, teknologi sederhana, persaingan di daerah pesisir, sumberdaya milik bersama, over fishing, konflik kepentingan dengan nelayan lokal, pelaku industri dan nelayan asing, penggunaan alat yang destruktif, perubahan sosial, budaya, politik, dan lain-lain.

“Pembangunan yang hanya berorientasi ekonomi saja belum mampu menyelesaikan permasalahan.
Menurut Harsuko, metode yang dapat digunakan untuk melihat keberhasilan pembangunan berbasis manusianya adalah dengan indeks pembangunan manusia (IPM), indeks pembangunan gender (IPG), dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indikator dalam menghitung IPM adalah pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Indonesia pada level global masih relatif rendah. Peringkat IPM Indonesia berada para posisi ke 113 dari 189 negara tahun 2016 dan menjadi posisi ke 111 dari 189 negara pada tahun 2019.

Perbandingan antara IPM perempuan dan IPM laki-laki merupakan indeks pembangunan gender (IPG). Indeks yang menunjukkan kapabilitas dasar manusia yang sama dengan IPM tetapi secara khusus memberi tekanan pada pencapaian yang tidak setara antara laki-laki dan perempuan adalah IPG.

Dari sisi indeks pemberdayaan gender (IDG), juga terjadi perbedaan antara kualitas sumberdaya laki-laki dibandingkan perempuan. Indikatorpemberdayaan gender mencakup dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan dan distribusi pendapatan.
permasalahan utama atau akar permasalahannya adalah metode pendekatan pembangunan perikanan belum lengkap dan pendekatan pemberdayaan diperlukan paradigma yang berbeda atau paradigma baru.
Paradigma yang baru tersebut yakni mengawali pemberdayaan dari pengambilan keputusan terhadap sumberdaya berbasis modal sosial yang bersifat intangible. Serta mengembangkan motivasi intrinsik karena terbukti sebagai faktor dan mediator yang kuat terhadap peningkatan kinerja pembangunan masyarakat nelayan secara menyeluruh.

Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP

Prof. Dr. Ir. Harsuko Riniwati, MP lahir di Madiun, 4 Juni 1966. Ia menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Perikanan UB, S2 di Fakultas Pertanian UGM, dan S3 di Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga. Selain aktif menjadi dosen di FPIK UB, saat ini Ia juga menjabat sebagai Ketua Bidang AIM-PJM UB, dan Ketua Kelompok Kajian Pepes Ikan Tangguh (Pedesaan Pesisir dan Perikanan Tangguh).(JKW )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *