BONSAI UB Kupas Perlukah Impor Beras di Indonesia

Foto:Pakar Ketahanan Pangan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. Sujarwo, SP., M.P. dalam Kegiatan Bincang Santai Bersama Pakar UB(BONSAI).( ist)

Selasa, 30 Maret 2021

Malangpariwara.com – Rencana pemerintah melakukan impor beras menuai pro kontra. Meski Presiden RI, Joko Widodo telah menegaskan bahwa Indonesia tak akan melakukan impor beras hingga Juli mendatang, namun wacana itu berdampak pada stabilitas harga gabah dan beras di tingkat petani.

Indonesia khususnya Jawa Timur tak perlu impor beras.

Hal ini disampaikan Pakar Ketahanan Pangan Universitas Brawijaya (UB) Malang, Dr. Sujarwo, SP., M.P. dalam Kegiatan Bincang Santai Bersama Pakar UB(BONSAI), hari ini Selasa(30/03/21), di UB Caffee.

Sujarwo menilai, kebijakan impor beras di Indonesia khususnya Jawa Timur tak perlu dilakukan. Mengingat Indonesia sebagai negara agraris yang kerap mengalami surplus beras.

“Di Malang Raya dan Jawa Timur merupakan produsen beras, dua bulan ke depan juga waktunya panen raya. Wacana impor beras ini tentunya menyakiti hati rakyat,” ujar pakar Ketahanan pangan UB ini.

Dikatakan Sujarwo, sebelum wacana soal impor beras di hembuskan ke publik, harusnya ada koordinasi yang baik antar kementrian. Sehingga program pembangunan bisa bersinergi.

“Kunci sukses pembangunan pertanian dan nasional adalah koordinasi lintas sektor. Adanya rencana kebijakan impor, otomatis pasar akan merespon dengan cepat. Imbasnya harga di tingkat petani sempat anjlok, dalam hal ini yang dirugikan adalah yang punya posisi tawar paling lemah, yaitu dalam petani. Jadi pernyataan belum pasti yang
mengarah pada koreksi pasar jangan terburu-buru dihembuskan,” tegas Jarwo.

Ia menambahkan, untuk menetralisir hal tersebut, pemerintah harus segera menyebarluaskan informasi tentang penyerapan gabah petani oleh Bulog.

“Harus diimbangi dengan kebijakan penyerapan gabah dari petani supaya pasar mengkoreksi ekspektasinya. Kebijakan ini sebenarnya sudah berdampak dengan mulai stabilnya harga gabah di tingkat petani,” imbuhnya.

Pihaknya mengapresiasi upaya Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang menegaskan tidak akan melakukan impor beras.

“Kebijakan Gubernur Jatim untuk tidak impor beras sudah tepat. Informasi ini akan langsung direspon pasar dengan koreksi harga,” tandas Jarwo kepada Wartawan.

Tak bisa di pungkiri, bahwa sektor pertanian pendukung utama ekonomi Bangsa.( JKW )

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *