Dewan Minta Reklame Produk Rokok di Monumen Patung Pesawat Dibongkar

Foto: Monumen Pesawat di Suhat reklame Rokok sudah ditutup kembali disinyalir melanggar Perwal.( Ist)

Rabu, 7 April 2021

Malangpariwara.com
Ditengarai abaikan Perwal
nomor 27 tahun 2015, reklame produk rokok merek Pro Mild milik Gudang Garam yang terpasang di monumen patung pesawat di Jalan Sukarno – Hatta, Lowokwaru Kota Malang,
Dewan Kota Malang meminta untuk segera di bongkar.

Karena pemasangan reklame produk rokok merek Pro Mild milik Gudang Garam itu dipastikan tak berijin.

Arief Wahyudi SH, selaku sekretaris komisi B sekaligus sebagai ketua Panitia Khusus yang membahas rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Reklame sangat menyayangkan adanya pembangunan reklame permanen di bundaran monumen pesawat tersebut.

Dijelaskan oleh anggota Fraksi PKB tersebut pemasangan reklame yang ternyata tanpa izin tersebut sangat melukai rasa keadilan ditengah tengah Masyarakat.

“Pembangunan pada lahan milik pemerintah seharusnya melalui berbagai tahapan mulai dari bagaimana sewa tanahnya, bagaimana IMB nya dan seterusnya. Apa lagi ini adalah pembangunan reklame pada tempat yang menurut Perwal nomor 27 tahun 2015 jelas didirikan pada kawasan yang dilarang,” tegas AW biasa dipanggil.

“Untuk itu guna memenuhi rasa keadilan dan menjaga wibawa Pemerintah Kota Malang, saya minta kepada pemerintah untuk segera melakukan pembongkaran atas bangunan yang sudah jadi tersebut. Saya sangat menyayangkan kalau sampai pemerintah mencarikan solusi dengan tujuan agar bangunan tersebut tetap berdiri. Sudah saatnya kita tegakkan peraturan dan tidak melakukan rekayasa / siasat hukum untuk kepentingan tertentu,” tukasnya.

Yang terjadi saat ini, reklame tersebut lolos dari pengawasan dan penindakan Satpol PP atau dinas terkait.

Beberapa wartawan yang langsung datang ke lokasi monumen bermasalah itu banyak mendapat info dari warga setempat.

Pengakuan dari seorang pedagang soto yang biasa mangkal di dekat lokasi pesawat, menceritakan
bahwa pemasangan reklame itu sudah berlangsung sekitar satu sampai dua bulan lalu.

“Saya melihat (Selasa, 06/04/2021) lalu sudah dibuka penutupnya. Tapi pada hari Rabu, 07/04/2021) kog kembali ditutup lagi,” kata dia bertanya tanya.

Ramainya berita terkait Reklame yang jelas jelas melanggar Perwal, Wali Kota Malang Sutiaji saat dikonfirmasi awak media mengaku gak banyak tahu apakah melanggar atau tidak.

“Silakan ke Sekkota saja ya yang lebih paham,” ucap Sutiaji, usai membuka acara Launching SPPT-PBB tahun 2021, di Balai Kota, Rabu (07/04/2021).

Ketika di konfirmasi awak media, Pj. Sekkota Malang, Hadi Santoso berjanji akan segera memanggil Satpol PP dan DPMPTSP, DLH untuk mendapatkan kejelasan. Mohon waktu ya dan belum bisa memberikan sanksi apapun,” tambah Soni sapaan Hadi Santoso.

Disinggung Perwali nomor 27 tahun 2015 pasal 15 dan 38 tentang larangan penyebutan satu produk plus titik larangan pemasangannya. Soni menjawab, “Mohon bersabar ya, sebab masih penggalian informasi, kami tidak bisa serta merta mengambil tindakan,” elak Soni.

Senada, ditempat yang sama, Kasat Pol PP Priyadi dan Kepala DPMPTSP Kota Malang Erik S Santoso menyampaikan hal sama yakni melakukan pemanggilan.

“Kami belum bisa memberikan sanksi atas reklame tersebut. Karena mesti melalui proses tahapan sebelum menindak,” ujar Priyadi.

Sementara itu, Kepala DPMPTSP Erik S Santoso memastikan kepada media. Bahwa reklame yang dimaksud belum berijin.

“Kita sudah berkoordinasi dengan Satpol PP setempat. Termasuk di dalamnya akan bahas soal perjanjian kerja sama (PKS) reklame,” terang Erik.

Selanjutnya, pengakuan dari seorang narasumber bisa dipercaya tapi tidak mau disebut namanya menyampaikan, “Perihal reklame yang sedang disorot publik sedang berproses di DPMPTSP, karena berdasarkan adanya PKS,” aku pria tanpa mau sebut nama itu.

Terpisah, Ketua Komisi A DPRD Kota Malang, Eddy Widjanarko menuturkan, bahwa keberadaan reklame di patung pesawat sudah diketahuinya.

“Akan kami bicarakan di internal Komisi A terlebih dulu. Setelah itu akan melakukan sidak plus pemanggilan kepada para pihak terkait,” tutur Eddy.

Ada pengakuan dari seorang narasumber bisa dipercaya tapi tidak mau disebut namanya menyampaikan, “Perihal reklame yang sedang disorot publik sedang berproses di DPMPTSP, karena berdasarkan adanya PKS,” aku pria tanpa mau sebut nama itu.(JKW)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *