Sederet Kebijakan Layanan Bidang Kesehatan era Kepemimpinan Sutiaji-Sofyan Edi

Sabtu, 23 September 2023

Malangpariwara.com – Layanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar yang harus didapat masyarakat di setiap daerah. Hal itu pula yang dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di era kepemimpinan Wali Kota Sutiaji dan Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko kepada seluruh masyarakatnya.

Di era kepemimpinan Wali Kota Malang Sutiaji dan Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko, sederet kebijakan mengenai layanan kesehatan pun disusun. Tujuannya untuk memastikan seluruh masyarakat bisa mendapat hak nya terkait layanan kesehatan secara merata.

Apalagi, layanan kesehatan juga menjadi indikator penting dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Hal tersebut salah satunya dengan capaian yang diraih dalam melaksanakan program Universal Health Coverage (UHC) di tahun 2023 ini.

Berdasarkan catatan yang dihimpun media ini, capaian UHC di Kota Malang pada tahun 2023 ini sudah mencapai 107,68 persen. Sedangkan mengacu pada data BPJS Kesehatan Malang, UHC Kota Malang pada 2022 mencapai 106,68 persen dan pada 2021 berada di angka 95 persen.

Sebagai informasi program UHC ini merupakan sistem pemenuhan layanan kesehatan bagi masyarakat. Dimana masyarakat di setiap daerah dijamin mendapatkan akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan bermutu dengan biaya terjangkau.

Capaian itu pun itu pun mendapat apresiasi dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI. Sebab, dari semua daerah di Indonesia masih belum seluruhnya bisa memenuhi cakupan kesehatan kepada masyarakatnya secara menyeluruh.

Hal itu pun terus berlanjut. Dan salah satunya juga berimbas pada meningkatnya angka indikator Umur Harapan Hidup (UHH) yang berada di angka 73,75 pada tahun 2022. Angka UHH di Kota Malang sendiri tercatat naik selama tiga tahun terakhir. Yakni 73,27 di tahun 2022 dan sebesar 73,36 di tahun 2021.

Selain itu, hal tersebut juga turut mengungkit angka indeks pembangunan manusia Kota Malang di tahun 2022, yang tercatat mencapai 82,71. Sementara pada tahun 2021, IPM Kota Malang berada di angka 82,04. Angka tersebut tergolong dalam kategori yang sangat tinggi untuk Status Pembangunan Manusia kabupaten/kota.

Tak hanya itu, Pemkot Malang juga mengoptimalkan peran seluruh fasilitas kesehatan (Faskes) yang ada. Baik rumah sakit, klinik dan layanan kesehatan swasta. Dalam menjamin kesehatan masyarakat, Dinkes Kota Malang menyediakan layanan kesehatan berupa 1 RSUD, 16 puskesmas dan 33 pustu.

Layanan tersebut juga didukung dengan tenaga medis yang ahli di bidangnya masing-masing. Tercatat ada sebanyak 90 dokter umum, 32 dokter gigi, 198 perawat, 173 bidan dan ratusan tenaga kesehatan (nakes) lainnya. Seperti apoteker, nutrisionis hingga penyuluh kesehatan.

“Fungsi fungsi fasilitas kesehatan tingkat pertama, puskesmas, klinik, puskesmas pembantu hingga dokter akan terus kami kuatkan. Ini adalah tanggung jawab kami untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan kesehatan,” terang Sutiaji.

Dalam kolaborasinya dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Pemkot Malang juga meluncurkan aplikasi e-JKN Cekat yang merupakan singkatan dari Cepat, Efektif dan Akurat. Aplikasi ini merupakan layanan kepesertaan JKN bagi masyarakat Kota Malang. Aplikasi ini bisa digunakan untuk melakukan pengajuan ataupun penonaktifan kepesertaan BPJS Kesehatan yang dibiayai oleh Pemkot Malang.

Inovasi digitalisasi akses layanan kesehatan ini juga menobatkan Kota Malang meraih Anugrah Apresiasi Pemerintah Daerah Indonesia (APDI) B-Universe 2023 dalam kategori Transformasi Digital Terintegrasi.

Tidak hanya soal UHC, selama menahkodai Kota Malang, Sutiaji bersama Sofyan Edi Jarwoko juga fokus pada upaya menekan angka stunting. Bahkan secara terkhusus, kebijakan yang menjadi strategi penurunan stunting juga telah dicantumkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Malang Tahun 2018-2023.

Jik mengacu pada Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi stunting di Kota Malang mencapai angka 16 persen di tahun 2023. Angka itu mengalami penurunan jika dibandingkan pada 2022 lalu yang sempat mencapai angka 18 persen dan pada 2021 mencapai angka 25,7 persen. Namun berdasarkan data bulan timbang, prevalensi stunting di Kota Malang berada di bawah 10 persen.

Capaian itu pun menurutnya juga tak lepas dari kolaborasi seluruh perangkat daerah. Dimana dalam hal ini, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) menyesuaikan bidangnya masing-masing memiliki program-program yang bisa mendukung upaya menurunkan angka stunting.

“Penurunan angka stunting tentu dibutuhkan kolaborasi dengan semua pihak. Sehingga, bukan hanya tanggungjawab satu OPD saja, tapi semua pihak. Bahkan sampai di lingkungan kelurahan,” kata Sutiaji.

Beberapa diantaranya seperti penyaluran asupan gizi yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes). Pemberian rantang kasih bagi anak yang terindikasi stunting oleh Dinas Sosial (Dinsos) hingga pendidikan pra nikah bagi pasangan yang hendak melangsungkan pernikahan.

Soal edukasi bagi ibu muda atau masyarakat pra nikah, Pemkot Malang melalui Dinkes Kota Malang berkolaborasi dengan Kementerian Agama (Kemenag) Kota Malang untuk gencar memberikan wawasan tentang pentingnya menjaga kestabilan tubuh demi masa depan anak anaknya.

Di sisi lain, evaluasi kinerja seluruh pihak yang dilibatkan dalam upaya menekan angka stunting hingga optimalisasi platform pendataan juga menjadi perhatian serius. Untuk itu, pihaknya menekankan pentingnya akurasi data dan intervensi teknologi dalam mengakselerasi angka stunting di Kota Malang.

Wakil Wali Kota Malang, Sofyan Edi Jarwoko yang juga merupakan Ketua Tim Percepatan dan Penurunan Stunting (TPPS) Kota Malang menambahkan bahwa pendampingan bagi calon ibu maupun ibu muda secara berkala penting dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya stunting pada anak. Para ibu muda juga didorong agar bisa memberikan ASI eksklusif untuk anak anaknya.

“Kami berharap angka stunting Kota Malang turun menjadi 14 persen di 2024. Berikutnya sampai 2023 kita bisa zero stunting,” tandas Edi.(Djoko W)