UMM Menjadi Tuan Rumah Konvensi Nasional Pertama HIPIIS

MALANG – Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) menjadi tuan rumah penyelenggaraan Konvensi Nasional Ilmu-ilmu Sosial Himpunan Indonesia untuk Pengembangan Ilmu-ilmu Sosial (HIPIIS), Rabu-Kamis (07-08/08/2019).

Hadir di acara Konvensi Nasional Ilmu Ilmu Sosial diantaranya seluruh pengurus pusat, wilayah dan anggota HIPIIS.

Dalam sambutannya Rektor UMM Dr Fauzan, MPd mengucapkan terima kasih kepada HIPIIS yang telah memberi amanah untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan acara konferensi pada sore hari ini.

Menurutnya persiapan di kampus UMM telah dimulai sejak pekan lalu. Rektor UMM, Dr Fauzan, MPd mengatakan pihaknya bertekad menjadikan konvensi ini memiliki resonansi kuat secara nasional.

“Sebagai tuan rumah, kami berharap konvensi ini benar-benar memiliki resonansi yang kuat sesuai tema dimaksud; kualitas sumberdaya manusia dan kemajuan bangsa,” ujar Fauzan. Untuk itu pihaknya menyiapkan acara sebaik mungkin.

Sementara itu, Prof Dr Muhadjir Effendy sebagai
Ketua Umum HIPIIS dalam sambutannya mengatakan, bahwa konvensi ini mengangkat tema peran ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan kualitas sumbedaya manusia bagi kemajuan bangsa.

Menurut Muhadjir, ilmu sosial saat ini harus dapat menjawab tantangan derasnya kemajuan teknologi dan pembangunan infrastruktur di Indonesia. Salah satu isu sentral yang harus dirumuskan adalah bagaimana sumberdaya manusia unggul dapat disiapkan di era perubahan sosial seperti saat ini.

Forum ini mengangkat tema tentang peran ilmu-ilmu sosial dalam pengembangan kualitas sumbedaya manusia bagi kemajuan bangsa. “Ini merupakan kelanjutan dari forum tahun lalu yang membahas peran ilmu-ilmu sosial dalam merespon masalah-masalah bangsa,” kata Muhadjir yang juga Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini.

Lebih lanjut Muhadjir Effendy menyatakan, tema yang diangkat “Sumbangan Ilmu-ilmu Sosial dalam Pengembangan Sumber Daya Manusia bagi Kemajuan Bangsa” sengaja disinkronkan dengan program pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo periode 2.

“Saya kira ini momentum bagus, mumpung pembangunan insfrastruktur sedang berjalan. Sebaiknya kita (HIPIIS) juga segera memberikan masukan terhadap perkembangan-perkembangan yang sudah terjadi. Dan perkembangan-perkembangan yang akan terjadi dengan adanya pembangunan infrastruktur yang, bisa dibilang, besar-besaran pada periode kepemimpinan Bapak Jokowi yang pertama,” ungkap Muhadjir yang juga Mendikbud RI di Hall Dome UMM.

Tentu saja, sambung Muhadjir, pembangunan sumber daya manusia yang diharapkan pada era pemerintah Joko Widodo yang kedua adalah dalam konteks bagaimana mengoptimalkan, mengapitalisasi, memultiplayerkan, serta melipatgandakan manfaat infrastruktur yang sudah ada. Karena infrastruktur, katanya, pada dasarnya baru prasyarat pembangunan. Adapun pembangunan sesungguhnya, ketika sudah menyentuh dan menangani manusianya itu sendiri.

“Karena itu kita bisa katakan bahwa pembangunan infrastruktur adalah prasyarat dari pembangunan yang sesungguhnya. Ibarat shalat, infrastruktur itu baru wudhunya, baru menutup auratnya, tapi belum shalat itu sendiri. Dan shalatnya itu, ketika membangun sumber daya manusia itu sendiri,” ungkap Muhadjir di hadapan para tamu undangan yakni pengurus HIPIIS dari 13 wilayah di Indonesia, guru ilmu pengetahuan sosial (IPS) se-Malang Raya, serta civitas akademika UMM.

Fokus pembangunan SDM, menurut Muhadjir, taruhannya lebih besar. Lebih besar ketimbang pembangunan infrastruktur itu sendiri. Karena membangun manusia, tidak bisa “dipanen” dalam waktu yang singkat. Tapi, mungkin, baru akan bisa dipanen satu atau dua dekade ke depan. “Tentu saja pembangunan ini akan menjadi masalah ketika, pembangunan sumber daya manusia ini ditunggu-tunggu tidak ada umpan balik atau feedback dari apa yang kita lakukan,” terang Muhadjir.

Sehingga, Muhadjir yang juga wakil ketua Badan Pembina Harian UMM ini berharap, Konvensi yang diselenggarakan ini betul-betul bisa intens memberikan masukan, kritik, dan saran yang sifatnya konstruktif untuk masyarakat Indonesia, khususnya masukan untuk Kabinet Kerja periode kedua agar betul-betul bisa sejalan seiring dengan cita-cita nasional kita. Yaitu, menciptakan masyarakat yang adil dan makmur, sesuai dengan cita-cita dari kemerdekaan kita,” pungkasnya(*) ( JKW )