Arief Wahyudi SH : Sense Of Crisis Pemerintah Kota Malang Rendah

Foto: Arief Wahyudi SH Anggota Dewan Fraksi PKB

Minggu, 12 April 2020
.
Malangpariwara.com – Penghentian yang secara tiba tiba pelaksanaan proyek pembangunan mini block office maupun rencana beberapa proyek pembangunan di kota Malang menimbulkan tanda tanya masyarakat yang kritis.

.
Dengan ditundanya pembangunan mini block office oleh Pemerintah Kota Malang menurut Arief Wahyudi, sekretaris komisi B DPRD Kota Malang hal tersebut tidak bermakna apa apa, bahkan membuat Masyarakat semakin bertanya tanya ada apa ini, setelah dilakukan peletakan batu pertama ditengah kesulitan Masyarakat menghadapai badai covid 19 serta mendapatkan tanggapan negatif dari Masyarakat tiba tiba ditunda.

.
Ditemui disela sela kesibukannya melakukan sampling atas warga terdampak, Politisi PKB tersebut menyatakan, hal tersebut menunjukkan empathy pemerintah terhadap musibah covid 19 sangat rendah serta menunjukkan lemahnya management kebijakan Pemerintah.

“Seharusnya sudah disadari sejak awal bahwa tindakan dan langkah demonstratif dengan peletakan batu pertama disertai dengan tumpengan ditengah kesulitan Masyarakat sangat melukai hati Masyarakat yang sedang berduka,” ujar sekretaris komisi B DPRD Kota Malang itu.

.
Arief Wahyudi berharap Pemerintah berani melakukan re alokasi anggaran pada proyek proyek yang tidak mendesak dibutuhkan oleh Masyarakat.

.
“Mudah mudahan hal tersebut tidak terulang lagi dan Pemerintah berani melakukan realokasi anggaran pada proyek proyek yang tidak mendesak dibutuhkan oleh Masyarakat,” harapnya.

.
Ketika ditanya Proyek apa yang layak untuk di realokasi anggarannya , dengan tegas Arief Wahyudi menyebut, bahwa pembangunan MCC dan Islamic Center sangat layak untuk dialihkan anggarannya dan difokuskan untuk penanganan musibah covid 19 serta dampak sosial / ekonomi kedepannya.

.
Disamping itu Arief Wahyudi juga meminta kepada Walikota untuk segera memberikan stimulus ekonomi berupa pembebasan retribusi Pasar, pembebasan setoran juru parkir , keringanan atas beban PDAM serta menghitung ulang bantuan sosial yang diberikan kepada Masyarakat yang dianggarkan Rp.300.000 per bulan setiap KK.

.
“Karena dengan nominal Rp. 300.000 tsb dirasa sangat jauh untuk menopang kebutuhan Rumah Tangga,” pungkas Arief Wahyudi.( JKW )