Aliansi Dosen Nahada (ADN) Wilayah Jawa Timur Resmi Dilantik
Malangpariwara – Bertempat di Ruang Sidang Balai Kota Malang. Pelantikan dan deklarasi pengurus Aliansi Dosen Nahada (ADN) Divisi III Wilayah Jawa Timur dilaksanakan.
Pengurus Pusat ADN yang diketuai oleh Dr. K.H. M. Hambali, M.Pd. melantik ADN Divisi III Jawa Timur yg diketuai oleh Dr. H. Nur Salam, M.Pd yang juga menjabat sebagai Kepala UPT HUMAS POLINEMA, Minggu ( 5/7/2020 ).
Para anggota ini terdiri dari pengurus se Jawa Timur sekitar 134 orang dari beragam perguruan tinggi di Jawa Timur.
Adapun rasional keberadaan ADN ini adalah bahwa dosen memiliki kedudukan dan fungsi yang sangat strategis dan signifikan dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) di Indonesia, utamanya melalui Tri Dharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat).
Aliansi Dosen Nahada (ADN), memiliki jiwa Ahlussunah Wal jama’ah An Nadliyah (Aswaja An Nadliyah). Kedudukan dan Fungsi ADN juga sangat signifikan dalam rangka membantu mengimplementasikan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta menjaga dan mengawal keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Demi tercapainya tujuan mulia tersebut, ada beberapa hal yg dapat dilakukan oleh ADN. Pertama, Deradikalisasi di kalangan kampus. Proses radikalisasi di lingkungan kampus (Dosen, Tenaga Pendidik, dan Mahasiswa) perlu dilakukan. Jika dibiarkan, hal tersebut akan membahayakan keutuhan NKRI,” ucap ketua ADN Divisi III Jawa Timur Dr. Drs. Nur Salam, M.Pd
Lanjut Nur Salam, ADN berdiri salah satunya sebagai bentuk panggilan jiwa para akademisi untuk membentengi warga kampus terutama mahasiswa dari paham intoleran dan radikalisme. Negara Kesatuan RI harus dijaga, jangan sampai tercerai berai hanya karena kepentingan tertentu.
Kedua, Hilirisasi hasil-hasil riset/penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat oleh Perguruan Tinggi, dalam konteks ini Dosen agar memberikan manfaat sebaik-baiknya bagi makhluk semesta alam dan khususnya NKRI.
Ketiga, Segmen hilirisasi bersifat bebas ke elemen masyarakat. ADN perlu mengambil atau terlibat di dalamnya. Jika tidak, dikhawatirkan dunia pesantren dan generasi muda NU khususnya, tidak bisa menjadi elemen utama segmen hilirisasi dalam rangka pemberdayaan & penguatan masyarakat atau umat.
Keempat, perlunya kolaborasi dan sinergi yang optimal antara kampus (dosen) Perguruan Tinggi di Jawa Timur dan pihak-pihak terkait atau lembaga-lembaga terkait yang memiliki hak otoritatif untuk menjaga dan mengawal NKRI, dan juga untuk mewujudkan tujuan poin 1 sampai 3 di atas.
“ADN merasa perlu bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk dengan Pangdiv 2 Kostrad dalam rangka mewujudkan tujuan yg ada. Oleh sebab itu, kehadiran dan dukungan penuh dari Pangdiv terhadap ADN bukan hanya bermanfaat buat ADN tapi juga bagi keutuhan NKRI. Ke depan sinergi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk acara-acara seminar atau diklat dengan bekerja sama antara kedua belah pihak. Sehingga terjadi dialektika antara ADN dan Divisi 2 Kostrad khususnya, serta lembaga lain yg terkait baik nasional maupun internasional,” Pungkas pria yang juga menjabat sebagai Kepala UPT HUMAS POLINEMA itu.
Sementara itu dalam sambutannya, Panglima Divisi Infanteri 2 Kostrad Mayjen TNI Tri Yuniarto menyampaikan bahwa dirinya menilai bahwa dosen sebagai pengajar dan bagian dari perguruan tinggi sangatlah berperan dalam hal memajukan dan menyejahterakan masyarakat dengan keilmuan yang dimilikinya.
“Saya selaku Pangdiv mengucapakan selamat atas pelantikan Aliansi Dosen Nahada Divisi III Wilayah Jatim ini. Akhir-akhir ini banyak ditemui aliran-aliran yang menyimpang dan berbeda, saya minta Aliansi Dosen Nahada ini dapat kiranya berperan untuk membantu pemerintah dalam menjaga keamanan dan kondusifitas wilayah dengan peran yang dimilikinya. Dalam hal ini Aliansi Dosen Nahada dan Divisi Infanteri 2 Kostrad bersama-sama menolong dan membantu generasi muda dalam kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia,” ungkap Mayjen TNI Tri Yuniarto.
Nampak hadir dalam kegiatan tersebut Komandan Kodim 0833 kota Malang Letkol Inf Tommy Anderson dan juga Muspika atau Forkopimda kota Malang yang lainnya. (JKW)