Ini Tanggapan Dewan Kota Malang Terkait kunjungan Kerja Menko Marinves di Malang
Jum’at, 13 Agustus 2021
Malangpariwara.com –
Menanggapi kedatangan dua Menteri yaitu Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko MARINVES ) Luhut Binsar Panjaitan dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin di Malang, sekretaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi,SH yang selama ini sangat keras menyoroti penanganan pandemi Covid 19 di Kota Malang ikut menanggapi.
“Sebagai Arek Malang sebenarnya saya malu Kota Malang menjadi sorotan bahkan Pemerintah Pusat ikut intervensi dalam menyelesaikan perkembangan penanganan pandemi yang amburadul yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang selama ini,” ungkap Arief Wahyudi SH, salah satu Anggota FPKB Kota Malang.
“Namun karena ini masalah bersama, maka sebaiknya turunnya Pemerintah Pusat ke Kota Malang ini, kita jadikan instropeksi bersama baik oleh Pemerintah, DPRD , Pihak Pihak lainnya bahkan Masyarakat Kota Malang agar kedepan lebih baik lagi dalam menghadapi pandemi ini,” imbuhnya.
Arief Wahyudi mendengar dan membaca bahwa Walikota akan beradu data dengan Pemerintah Pusat terkait dengan kenapa status Kota Malang tetap berada di level 4 padahal itu hanya keterlambatan input data saja.
“Terhadap hal ini saya sangat menyayangkan apa yang disampaikan oleh Walikota Malang tersebut, karena justru data merupakan komponen utama dalam menangani berbagai permasalahan yang selama ini melanda kita semua. Kesalahan data , keterlambatan data justru akan membuat langkah penanganan maupun penanggulangannya juga salah. Walikota sebagai orang nomor satu bahkan sebagai Ketua Satgas penanggulangan covid 19 Kota Malang juga harus bertanggungjawab atas kelemahan system pendataan ini,” ucapnya.
Menjawab pertanyaan wartawan bagaimana kondisi penanganan pandemi covid 19 saat ini di Kota Malang, AW biasa dipanggil pria asli Bareng Kecamatan Klojen ini menyampaikan, sesuai dengan data dan kondisi lapangan memang sudah mulai melandai, namun demikian saya sampaikan bahwa masih sangat banyak kelemahan yang harus dalam waktu singkat segera dibenahi oleh Pemerintah, salah satunya adalah tentang Testing, Tracing dan Treatment.
“Sudah sejak awal saya sampaikan untuk melakukan tracing dan melakukan swab atas wilayah yang beberapa warganya ada yang terkonfirmasi positip covid 19, namun sampai saat ini hal tersebut tidak dilakukan malah di minta Masyarakat yang pro aktif datang ke pusat pelayanan kesehatan. Ini kan ironis, ada orang terindikasi covid malah disuruh jalan ke tempat pelayanan kesehatan. Bagaimana dengan pengantarnya, bagaimana kalau dijalan ketemu dan melakukan kontak dengan orang lain, bagaimana kalau meludah dijalan sembarangan yang tentu semua adalah hal hal yang membahayakan karena dapat menularkan ke orang lain,” tukasnya.
Untuk itu Dewan Dapil Klojen ini tekankan kepada Pemerintah Kota Malang, sepulang orang orang pusat segera lakukan koordinasi ulang untuk melakukan perombakan management baik sosialasasi Prokes, penanganan Orang yang terindikasi covid, isolasi terpusat, penanganan di Rumah Sakit sampai ke penanganan jenazah akibat covid .
“Saya ingin menyampaikan kepada Walikota untuk tidak gampang berstatement di media yang pelaksanaannya belum tentu bisa dijalankan, karena saya sebagai anggota Dewan selalu menjadi tabrakan Masyarakat karena mereka berfikir apa yang disampaikan Walikota pasti sudah sepengetahuan dan atas persetujuan Dewan, padahal kan tidak demikian adanya.
Mudah mudahan dengan adanya tambahan tenaga 3 orang setiap RT pemantauan wilayah untuk menghambat laju pandemi covid 19 segera dapat terwujud di Kota Malang dengan catatan hasil pantauan jangan hanya dijadikan sebagai data, tapi harus di tindaklanjuti dengan baik oleh Pemerintah,” pungkasnya.( JKW )
