DPRD Kota Malang Minta Walikota Tinjau Ulang Pemotongan TPP ASN 15 Persen
Jum’at, 27 Agustus 2021
Malangpariwara.com – Kabar Pemkot Malang akan melakukan pemotongan 15 persen Tambahan Penghasilan Pegawai ASN (TPP ASN) kota Malang untuk anggaran penangan covid 19 di kota Malang menjadi polemik membuat resah para ASN.
Menanggapi hal tersebut Ketua DPRD kota Malang I Made Riandiana Kartika,SE langsung memberikan komentar tegasnya.
“Polemik pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP ASN) sebesar 15 % sangat kami Sesalkan karena
Justru ini bisa memunculkan masalah baru,” ucapnya.
“Dari Awal Saya sudah tidak setuju jika ada pemotongan Tunjangan atau apapun potongan terhadab ASN. Karena masih banyak cara yg bisa dilakukan untuk menambah Anggaran penangan Covid 19 di kota Malang. Karena kalau bicara masalah terdampak.. tidak ada lapisan masyarakat yg tidak terdampak pandemi ini,” tegas Politisi Partai berlambang kepala Banteng moncong putih ini.
Made kembali Mengingatkan bahwa
Pemkot harus ber-hati hati dalm mengambil kebijakan pemotongan Hak ASN. Karena ini sudah berbicara hak individu. Mekanismenya seperti apa dibenarkan atau tidak oleh Undang Undang dan penggunaannya seperti apa pelaporannya juga membutuhkan kejelasan sehingga jika ada yang tidak puas dari penggunaan anggaran itu bisa memunculkan gugatan di kemudian hari.
“Diawal wacana pemotongan, Dewan sudah tidak setuju, dan sudah kami komunikasikan dan dapat diterima. Ternyata tetap akan dilakukan. Mulai kemarin saya mengikuti ramainya keberatan para ASN,” terang Made.
Ini menunjukan pola komunikasi yang kurang baik dan sangat kontroversial.
“Biar kan mereka tetap bekerja dengan tenang tanpa dihantui oleh pemotongan hak mereka. Jika alasan amal dan berbagi setiap bulan mereka sudah di potong lewat Baznas. itu saja dimanfaatkan secara optimal dulu. Kita juga belum tahu berapa saldo di Baznas saat ini,”tegas Ketua DPRD Kota Malang yang juga ketua DPC PDIP.
Sekertaris Komisi B DPRD Kota Malang Arief Wahyudi SH
Terpisah sekertaris Komisi B Arief Wahyudi SH juga angkat bicara
menanggapi ramainya pemotongan TPP untuk ASN kelas 7 sampai 9 sebesar 15%.
Ketika diminta tanggapannya, AW biasa dipanggil untuk Politisi FPKB ini menyampaikan walaupun TPP untuk ASN jumlahnya tidak seberapa besar namun sebetulnya TPP tersebut sangat ditunggu dan bermanfaat bagi ASN. Karena dari jeritan para ASN hampir rata rata ASN juga ambil kredit pada Bank sehingga dengan tambahan TPP tersebut setidaknya dapat membantu tambahan uang dapur.
“Kalau alasannya pandemi menuntut kepedulian semua pihak termasuk ASN, apakah selama ini ASN tidak mempunyai kepedulian ketika tetangganya , warga sekitar lingkungan ASN membutuhkan uluran tangan warga yang lain termasuk ASN ? Sepengetahuan saya yang dari awal ikut di kepengurusan sosial kampung baik sebagai Ketua RW, Ketua BKM dan ketua LPMK, ASN sangat peduli dan pasti kami dahulukan untuk berbagai bentuk sumbangan ketika warga yang lain membutuhkan,” jelas AW.
Dewan Dapil Klojen ini meminta Walikota Untuk tidak menyudutkan ASN seolah olah mereka orang orang yang berkelebihan dan tidak punya empati sehingga harus dipotong haknya yang tidak seberapa itu.
Apalagi kalau hal tersebut dipukul rata termasuk tenaga kesehatan yang selama ini berada pada garda terdepan penanganan covid 19.
“Masak yang berhadapan langsung dengan pasien covid 19 juga dianggap tidak ada rasa pedulinya terhadap pandemi ini,” tegasnya.
Lebih lanjut Arief menyampaikan , sebetulnya untuk penanganan pandemi dan segala kegiatan recoverynya, APBD kita masih mampu kok. Akan lebih bijak kalau Walikota memerintahkan untuk menggeser anggaran OPD yang belum prioritas atau bisa ditunda pengerjaannya dan difokuskan kegiatan yang mempunyai implikasi baik langsung maupun tidak langsung terhadap penanganan pandemi ini.
DPRD sudah berani menggeser anggaran untuk kegiatan Dewan yang jumlahnya lumayan besar, dan saya yakin OPD lain juga akan dengan ikhlas mau menggeser anggaran untuk kegiatan yang tidak prioritas atau masih bisa ditunda pelaksanaannya. Toh kalau kita hitung yang akan didapat dari pemotongan TPP sebesar 15 % tersebut hanya dapat sekitar 7 M , yang saya sangat yakin akan bisa tertutup pada Perubahan APBD 2021 yang kemarin Kebijakan Umum Perubahan nya sudah disepakati bersama antara DPRD dan Pemerintah Kota Malang.
Belum lagi kalau kita bicara masalah legalitas potongan maupun pertanggungjawaban penggunaan anggarannya yang tentu akan bisa menjadi temuan tersendiri.
“Untuk itu saya sarankan kepada Walikota untuk dapatnya meninjau ulang pemotongan TPP 15% tersebut,” Pinta Arief Wahyudi SH ( Djoko Winahyu )