PAD Kota Malang 2022 Ada Penurunan Hanya Rp 752 Miliar
Senin, 11 Oktober 2021
Malangpariwara.com – Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang di tahun 2022 hanya mencapai Rp 752 Miliar.
Angka tersebut mengalami penurunan dari yang semula direncanakan sebesar Rp 1,05 Triliun.
Jumlah tersebut akhirnya disepakati bersama, setelah badan anggaran dan tim anggaran beserta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Malang.
Pembahasan tersebut dilakukan, sebelum akhirnya dewan mengesahkan rancangan APBD Kota Malang 2022 pada Senin (11/10/21).
Pengesahan R-APBD 2022 ini merupakan yang tercepat sepanjang sejarah Kota Malang karena telah disahkan dalam bukan Oktober.
Sejumlah fraksi dalam rapat paripurna R-APBD 2022 ini juga banyak yang menyoroti terkait dengan penurunan PAD.
Seperti fraksi PKB yang meminta kepada Pemkot Malang agar merencanakan dengan efektif anggaran belanja yang telah direncanakan.
Termasuk meminta kepada seluruh Perangkat Daerah untuk tidak membuat Silpa kecuali yang diakibatkan oleh efisiensi dan sisa lelang.
“Kami meminta agar Wali Kota Malang benar-benar melakukan pemantauan secara terus menerus, agar apa yang telah direncanakan di dalam APBD 2022 benar-benar bisa berjalan secara efektif, efisien dan hasilnya bisa bermanfaat bagi masyarakat,” ucap Arief Wahyudi dari fraksi PKB.
Sementara itu, Wali Kota Malang, Sutiaji mengatakan bahwa menurunnya PAD merupakan dampak pandemi Covid-19.
Hal tersebut berdampak pada jasa perdagangan dan jasa di Kota Malang yang kurang berkembang hingga membuat perekonomian di Kota Malang menurun.
“PAD di kita memang turun sekitar Rp 300 Miliar, krn dari semua dana transfer turun, bagi hasil turun,” ucapnya.
Dampak dari pandemi itulah yang membuat sektor pajak hotel, restoran dan reklame sempat mengalami penurunan.
Karena banyak wisatawan tidak berkunjung ke Kota Malang.
Sedangkan Pemkot Malang hanya mengandalkan pajak BPHTB dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) masih sama.
“Tinggal kami optimalisasi, intensifikasi, ekstensifikasi, serta inovasi saja untuk PAD ini. Banyak tadi, ada yang ekstensifikasi kita sudah punya e-tax, tp kan belum maksimal belum seluruhnya, ini akan kami kuatkan,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Rian Diana Kartika, menjelaskan bahwa sebelum ditandatanganinya Ranperda APBD tahun 2022, seluruh fraksi memberikan catatannya.
“Semua memberi catatan, paling sedikit saya lihat ada 9. Paling banyak PDI-Perjuangan, ada 19 catatan. Kami ingin bahwa pendapat akhir Fraksi adalah seluruh permasalahan yang ada di hearing, kemudian setiap anggota wajib berpendapat dan mengkritisi,” tegasnya.
Senada dengan Wali Kota Sutiaji, Made juga menyoroti pendapatan yang menurun dikala banyaknya kebutuhan Belanja Daerah.
“Pendapatan kita menurun hampir Rp 300 miliar, di satu sisi belanja juga banyak. Selain jtu Belanja Tidak Terduga (BTT) harus ada Rp 85 miliar,” ungkap Made.
Anggaran BTT sebanyak itu, dikarenakan ketentuan bertambahnya minimal 5 persen dari anggaran tahun sebelumnya.
“Di tahun 2021 BTT kita Rp 81 miliar, harus ditambah minimal 5 persennya. Kemudian pembayaran wajib untuk MCC Rp 73 miliar. Sehingga tidak ada lagi proyek-proyek besar, yang paling besar hanya Kayutangan Heritage Zona 3 di angka Rp 6 Miliar . Yang lain saya kita sebar rata di masing-masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD),” tutur Politisi PDI-Perjuangan itu.
Ditemui setelah rapat paripurna, Arief Wahyudi FPKB menyampaikan, walaupun pendapatan daerah kota Malang menurun, namun program pembangunan yang menyentuh kebutuhan rakyat InsyaAllah akan tetap bisa dilaksanakan , misalnya penanganan banjir yang pada tahun sebelumnya belum menunjukkan perkembangan yang signifikan tapi pada tahun anggaran 2022 sudah tertuang program dan tersedia anggarannya.
“Untuk itu kami minta program dan kegiatan yang berhubungan langsung dengan penanganan banjir untuk didahulukan pengerjaannya,” tukas Politisi senior PKB Kota Malang biasa dipanggil AW.( Djoko Winahyu/Malangpariwara.)
