Berikan Pendidikan Politik, Bakesbangpol Kota Malang Dorong Partisipasi Politik Masyarakat

Selasa, 15 Februari 2022

Malangpariwara.com – Untuk kesekian kalinya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kota Malang, kembali menggelar kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik dan Peningkatan Demokrasi bagi kelompok masyarakat Kota Malang tahun 2022.

Tercatat, kurang lebih 50 orang peserta perwakilan dari Ormas maupun Karangtaruna yang ada di Kota Malang hadir dalam kegiatan yang diselenggarakan di Aula Bakesbangpol.

Kepala Bakesbangpol Kota Malang, Dra. Rinawati, MM mengatakan, Indonesia sebagai negara yang menganut sistem demokrasi, pada tahun 2024 Indonesia akan menggelar Pemilihan Umum (Pemilu). Dimana hal ini sudah diatur dalam undang-undang.

“KPU kemarin telah menetapkan tanggal pemungutan suara pemilu serentak akan diselenggarakan pada tanggal 14 Februari 2024. Harapannya melalui kegiatan ini juga bisa diinformasikan kepada seluruh masyarakat sehingga masyarakat memahami dan dapat berpartisipasi dalam pesta demokrasi dengan menggunakan hak suaranya,” ujarnya, Selasa (15/2/2022).

Kesadaran politik warga negara menjadi salah satu faktor determinan partisipasi politik. Maka untuk meningkatkan peran serta partisipasi politik masyarakat perlu peningkatan kesadaran akan hak, kewajiban dan tanggungjawab masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

“Sehingga pendidikan politik terus ditingkatkan untuk menambah pengetahuan, wawasan, pemahaman untuk mewujudkan kemandirian, kedewasaan dalam penyelenggaraan kehidupan politik dan kenegaraan,” ucapnya.

Lebih lanjut Rina menyampaikan, dalam UDD 1945 pasal 28 e juga menjamin bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Namun demikian, tetap ada batasan-batasan dan aturannya yang harus dipahami dan dipatuhi.

“Sehingga pada kesempatan kali ini harapan kami para peserta mendapatkan pengetahuan, tambahan wawasan, terkait dengan kehidupan demokrasi, pendidikan politik, maupun etika politik. Karena kita sebagai warga negara harus sadar akan hak, kewajiban dan tanggung jawabnya seperti apa sebab kedaulatan ada di tangan rakyat,” tuturnya.

Sementara itu, narasumber pertama, Widyaiswara BOSDM Jatim, Drs. Ec Jonathan Judianto, MMT, dalam pemaparannya menyampaikan, aktifitas kehidupan manusia selalu berkaitan dengan keputusan politik. Bahkan mulai bangun sampai tidur dan bangun lagi. Karena itu penting bagi masyarakat untuk mendapatkan pendidikan politik.

Tujuan dari pendidikan politik yang terpenting adalah membentuk kesadaran warganegara tentang hak dan kewajibannya sesuai dengan konstitusi.

“Pendidikan politik merupakan faktor penting bagi terbentuknya sikap politik warganegara yang mendukung berfungsinya sestem pemerintahan secara sehat,” ungkapnya.

Sedangkan narasumber ke dua, Ketua Program Studi Ilmu Politik FISIP Universitas Brawijaya, Juwita Hayyuning Prastiwi mengatakan, partisipasi politik dipahami sebagai berbagai aktivitas warga yang ditujukan untuk mempengaruhi pemerintah dan politik, baik dalam bentuk, sikap mendukung maupun tidak mendukung.

Menurutnya, ada beberapa mode partisipasi politik yakni mode Konvensional adalah mode klasik partisipasi politik seperti pemilu dan kegiatan kampanye. Sedangkan non konvensional adalah partisipasi politik yang tumbuh seiring munculnya gerakan sosial baru (GSB).

“Dalam GSB ini muncul gerakan pro lingkungan, gerakan perempuan, protes mahasiswa dan teror,” tandasnya.(Djoko W/ A Nurchaliq )