Optimalkan Ribuan Tenaga Honorer, Pemkab Malang Kukuhan SK PPPK Donomulyo

Minggu, 29 Mei 2022

Malangpariwara.com- Pemerintah Kabupaten Malang menyatakan bahwa jumlah tenaga guru berstatus pegawai negeri sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Malang, Jawa Timur, masih terbatas demikian juga tenaga pendidik mengalami krisis.

Nurman Ramdansyah, Kepala Badan Kepegawaian & Pengembangan Sumberdaya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Malang, mengatakan bahwa dengan adanya keterbatasan jumlah guru berstatus PNS dan PPPK tersebut, maka keberadaan tenaga honorer akan dioptimalkan.

“Saat ini kami sedang ajukan lagi. Sementara ini yang jalan honorer ditambah lagi dengan PPPK,” katanya.

Nurman Ramdansyah, meminta para guru di Kabupaten Malang untuk dapat mengeksplorasi kemampuan serta potensi yang dimiliki oleh masing-masing individu, terutama berkaitan pada sektor pendidikan.

“Saat ini juga ada program pendidikan guru penggerak, itu untuk menjembatani agar mereka bisa berkreasi guna meningkatkan kualitas pendidikan,” tambahnya.

Dalam kesempatan itu, SK PPPK sudah diserahkan sejumlah 1.224 dengan Formasi Tahun 2021 CPNS 313 , PPPK Guru 1224,
PPPK non Guru 102 dengan tujuan pengangkatan untuk membantu meningkatkan kualitas tenaga – tenaga Pendidik di Kabupatrn Malang, sekaligus mengurangi kekurangan jumlah Guru.

Tenaga pendidik di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menerima Petikan Surat Keputusan (SK) Pengangkatan PPPK Guru. Ia meminta para guru tersebut berkomitmen meningkatkan mutu serta kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Malang.

Tenaga PPPK, agar berpikir cepat, kreatif, dalam setiap melaksanakan tugas. Sebagai bagian dari Pemkab Malang, seluruh tenaga pendidikan juga dituntut untuk berpegang teguh pada aturan yang berlaku, sesuai amanat Pancasila serta UUD 1945.

Untuk itu, usai diserahkannya SK Pengangkatan ini, para PPPK guru tersebut diharapkan mampu bergerak dinamis, bertransformasi dan berevolusi mengikuti perkembangan guna menjadi garda terdepan dalam membangun peradaban dalam mencerdaskan kehidupan bangsa.

Kabupaten Malang mengalami krisis guru aparatur sipil negara (ASN). Dari kebutuhan 13.162 guru ASN yang tersedia hanya 7.046 orang. “Jumlah guru itu dari tingkat TK sampai SMP sesuai yang kami tangani,” ungkap Kepala Bidang Teknis Pendidikan, Dinas Pendidikan (Diknas) Kabupaten Malang, Samsul Arifin.

Kebutuhan ASN guru TK di Kabupaten Malang 37 orang, SD 10.573 orang, dan SMP 3.002 orang.

“Guru SMP ini ada dua, SMPN dan SMP satu atap. Untuk kebutuhan ASN guru di SMPN 2.551 orang. Sdangkan kebutuhan ASN guru pada SMP satu atap 451 orang,’’ rincinya.

Menurut Samsul, jumlah ASN guru TK hanya ada 26 orang, guru SD 5.311 orang, guru SMP negeri dan SMP satu atap 1.709 orang.

“Ini belum untuk tenaga pengawas dan penilik Sanggar Kegiatan Belajar, DPK TK dan DPK SMP dan lain sebagainya,’’ ujarnya.

Ia mengatakan kebutuhan total baik guru, pengawas dan penilik, SKB dan DPK TK serta DPK SMP sebanyak14.254 orang. Sedangkan jumlah riil dari yang dikelola Diknas hanya 7.500 orang.

“Jadi kalau ditotal kekurangan semuanya mencapai 6.754, orang’’ tambahnya.

Untuk memenuhi kebutuhan kekurangan guru, Syamsul Arifin,mengatakan memanfaatkan tenaga Guru Tidak Tetap (GTT). Jumlah GTT di Kabupaten Malang mencapai 5.392 orang.

“Jika moratorium (rekrutmen ASN, red) kembali diterapkan, maka kekurangan ASN guru pun semakin banyak. Apalagi setiap bulan ada guru yang pensiun, “pungkasnya.

Daud Puji Slamet, Korwil Donomulyo menambahkan, di kecamatan Donomulyo ada 67 yang mengikuti upacara penyerahan SK dan satu ikut di pendopo kabupaten Mala

Guru di kecamatan Donomulyo yang menerima SK pengangkatan PPPK sejumlah 67 orang terdiri dari 8 guru SMP dan 59 guru di SDN dengan jumlah lembaga SDN di Donomulyo 43 lembaga dari pendaftar yang ikut sekitar 200 pendaftar PPPK.

P3K Tahun 2021 Tahap 1 korwil bisa membantu dengan kekurangan guru banyak yang purna tugas dengan lulusnya P3k tahap l tahun 2021 ini bisa menambah tenaga pendidik bisa meningkatkan kualitas pendidikan.

“Bertanggung jawab sesuai tupoksinya dari sebelum di angkat P3K sehingga peningkatan pendidikan di Donomulyo menjadi berkualiatas, kedepan mereka bisa memajukan pendidikan” pungkasnya

Kecamatan Donomulyo ada 68 yang masuk dalam pengangkatan dan menerima sk pengangkatan dari Bupati Malang H. Sanusi, anggotanya ada yang sudah mengabdi 15 tahun bahkan ada usianya sudah lanjut dan menikmati ini hanya sekitar 4 tahun menuju purna tugas.

“Harapannya kepada guru – guru muda yang masuk periode I tahun 2021 ini bisa lebih kreatif, inovatif dan cerdas sehingga bisa meningkatkan mutu pendidikan di kecamatan Donomulyo, ” ujar Said Puji Slamet.

Lastono, Ketua PGRI Kecamatan Donomulyo, menjelaskan dengan pengukuhan beberapa rekan – rekan yang masuk menjadi PPPK sedikit mengurangi kekosongan tenaga pendidik, tetapi secara substansi masih sangat jauh dari harapan.

Kecamatan Donomulyo saja untuk tahun 2021 ada 6 kepala sekolah yang Sudah purna tugas dan tahun 2022 ada 10 kepala sekolah ditambah 26 guru yang masuk purna tugas sehingga memicu krisis Kepala sekolah Dan guru karena pengangkatan PPPK hanya perubahan status sumberdaya manusia.

” Sebenarnya yang bisa memberikan solusi dengan penambahan guru tidak tetap, itu malah lebih subtantif,dan krisis tenaga pendidik di kecamatan Donomulyo bisa tertasi, saya menduga didaerah lain mengalami hal yang sama,” tegasnya.

Kedua fenomena menjadi Kepala sekolah saat ini bebanya cukup lumayan besar tanggung jawabnya sehingga banyak yang enggan , apalagi tanpa diimbagi reward yang sepadan beban kinerjanya.

Salah Satu solusi yang diharapkan untuk mengurangi kekosongan jabatan Kepala sekolah dengan menurunkan status persyaratan golongan jabatan demi memenuhi kuota guru dan Kepala sekolah.

” Anak – anak muda sekarang sangat potensial menggantikan yang sudan usia sehingga mutu pendidikan kabupaten malang menjadi lebih baik, ” Pungkasnya.( Yono )