Face off Alun-Alun Tugu Menuai Kritikan Pedas Akademisi – Politisi dan Tokoh Masyarakat

Minggu, 12 Juni 2022

Malangpariwara.com –
Niat baik Pemkot Malang untuk membangun ulang alun alun bunder( tugu ) banyak menuai kritikan bahkan menolak.

Banyak yang menanggapinya, termasuk Akademisi – Politisi dan Tokoh Masyarakat.

Seperti tanggapan dari pakar Tata Kelola Pembangunan Kota dari ITN, yakni Budi Fathoni menilai urgensinya face off Alun-Alun Tugu masih belum dibutuhkan untuk perubahannya. Sepanjang karakternya sejauh ini masih belum terganggu.

“Pembangunan lebih dikedepankan bermanfaat langsung pada masyarakat. Oleh karenanya, rencana itu saya pribadi kurang sepakat. Mengingat persoalan lebih urgent di masyarakat saat ini adalah banjir dan kemacetan,” tukas Budi Fathoni, Minggu (12/06/2022).

Menurut dia, keseriusannya pemkot dalam hal macet dan banjir sejauh mana. Dan harapannya kepada Pemkot tidak fokus pada depan Balai Kota (alun-alun) semata. Anggaran yang dikeluarkan mesti berdasarkan kajian dan data akurat dalam memenuhi kebutuhan masyarakat.

“Sehingga anggaran akan lebih bermanfaat pada masyarakat. Disamping itu, terkait Bundaran Tugu, Tim Ahli Cagar Budaya (TACB). Sudah waktunya bangkit, berani ikut menyampaikan sikap terbuka dan jujur. Tidak hanya sekedar memberikan rekomendasi,” cetusnya.

Terpisah, anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi SH menandaskan, rencana face off atau pembangunan ulang Alun-Alun Tugu, bukan soal setuju atau menolak. Akan tetapi, lebih pada proses pembangunan mendapatkan persetujuan semua pihak.

Terpisah, anggota DPRD Kota Malang, Arif Wahyudi menandaskan, rencana face off atau pembangunan ulang Alun-Alun Tugu, bukan soal setuju atau menolak. Akan tetapi, lebih pada proses pembangunan mendapatkan persetujuan semua pihak.

“Dalam sebuah proses perencanaan pembangunan tentunya kita harus memperhatikan beberapa aspek terutama aspek kebutuhan dan bukan keinginan,” tukas Arief Wahyudi.

Pria yang akrab di panggil AW ini menanyakan, ketika muncul rencana pembangunan kembali alun alun tugu atau Masyarakat Kota Malang dahulu menyebut sebagai Alun alun Bunder, apakah pembangunan tersebut merupakan kebutuhan Masyarakat, apakah pembangunan tersebut mempunyai dampak positip untuk pembangunan ekonomi rakyat yang baru bangkit pasca pandemi covid?

Menurut AW kok tidak ada korelasinya dengan kesejahteraan rakyat.

“Untuk itu saya sebagai wakil rakyat kok tidak setuju kalau saat masih sulit begini mau membangun ulang alun alun bunder yang konon akan menelan anggaran 3,6 M. Saya sangat faham kalau kita kembalikan kepada sejarah awal, alun alun bunder memang tidak ada pagar pembatasnya. Namun demikian sudah beberapa dekade dan kepemimpinan Walikota pagar tersebut ada walaupun beberapa kali diubah bentuknya dan melihat kondisi hari ini masih baik, indah dan nyaman,” ungkapnya.

Sebenarnya, pada tahun 2015 yang lalu sempat diwacanakan untuk dibongkar namun tidak jadi dengan berbagai pertimbangan.
Walaupun belum disampaikan secara resmi, namun di beberapa media kepala Dinas Lingkungan Hidup telah menyampaikan rencana tersebut, dan untuk itu saya mohon agar rencana tersebut ditangguhkan dulu,’ Pinta Politisi FPKB Kota Malang.

Masih banyak kebutuhan pembangunan yang dinantikan Masyarakat, mulai penanganan banjir, kemacetan, ekonomi yang belum bangkit optimal.
Lebih baik kita fokuskan anggaran tersebut untuk memenuhi kebutuhan Masyarakat saja.

‘Sebagai wakil rakyat, saya menginginkan Masyarakat ikut senang terhadap pembangunan yang dilakukan di Kota Malang, tidak malah menghujat dengan sumpah serapahnya,” tandasnya.

Hal senada, Sekretaris Komisi C DPRD Kota Malang, Ahmad Wanedi menyatakan hal sama yakni secara pribadi kurang setuju akan rencana Pemkot Malang tersebut.

“Kondisi Kota Malang pada persoalan banjir dan macet belum mampu terselesaikan. Harapannya, Pemkot Malang lebih fokus lagi ke dua point penting itu. Agar masyarakatnya bisa nyaman dan aman dalam kehidupan sehari-harinya tanpa kekhawatiran,” tutupnya. (Djoko Winahyu)