Paripurna, DPRD Kota Malang Soroti Capaian PAD Tahun 2023 Tak Penuhi Target
Selasa, 30 April 2024
Malangpariwara.com – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang menyoroti soal capaian pendapatan asli daerah (PAD) yang tidak mencapai target. Bahkan, pada tahun 2023 lalu, penerimaan PAD Kota Malang mengalami penurunan yang cukup besar.
Catatan Fraksi PDI Perjuangan, pada tahun 2023 lalu, pendapatan daerah berkurang hingga Rp 183 Miliar. Bahkan disebutkan dalam rapat paripurna yang digelar pada Selasa (30/4/2024), Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam 5 tahun terakhir gagal memenuhi target PAD.
“Untuk itu kita sebenarnya tidak menyalahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). Karena di awal itu sebenarnya Bapenda sudah menyampaikan bahwa tidak mampu kalau ditarget sedemikian,” ujar Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika.
Dalam hal ini, Pemkot Malang dinilai tidak mempunya strategi yang terukur dalam mendongkrak capaian PAD. Dampaknya, secara anggaran masih belum bisa mencapai kemandirian ekonomi.
Terlebih dalam kondisi tersebut, malah ada peningkatan pada anggaran belanja. Apalagi, tercatat nilai SILPA yang terbilang juga masih cukup besar. Hal tersebut juga masuk di dalam catatan pada laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) Kota Malang tahun 2023.
Apalagi menurut Made, pada APBD tahun 2023 lalu, target PAD Kota Malang juga telah dilakukan revisi sebanyak 2 kali. Dimana yang pertama dinaikan targetnya menjadi Rp 1 Triliun. Kemudian karena dirasa terlalu besar, direvisi menjadi Rp 850 Miliar.
“Kami sebenarnya sudah tidak setuju untuk target itu. Kemudian direvisi lagi menjadi Rp 850 Miliar. Nah Bapenda sebenarnya sudah menyampaikan tidak akan mampu mencapai itu,” terang Made.
Made mengatakan, sebenarnya saat itu Bapenda sudah realistis, yang meyakini bahwa PAD hanya dapat tercapai sebesar Rp 650 Miliar. Dalam hal ini, Made mengatakan bahwa akan menjadikan hal tersebut sebagai bahan kajian.
“Nah ini akan kita lihat sebagai kajian bahwa ternyata Bapenda sudah punya hitungan yang matang terkait ini,” imbuh Made.
Namun di sisi lain, dirinya cukup mengapresiasi terkait target SILPA yang berhasil mencapai di bawah Rp 250 Miliar. Meskipun menurutnya, SILPA yang saat ini masih sebesar Rp 190 Miliar masih terbilang cukup tinggi. ( Djoko W )
“Sebenarnya kita menginginkan SILPA yang sehat itu di angka Rp 100 miliar – Rp150 miliar. Kalau tidak ada SILPA justru tidak bagus karena tidak ada efisiensi di situ. Tapi kalau SILPA berlebihan juga tidak baik karena perencanaan tidak bagus,” pungkas Made.
Sementara itu berdasarkan catatan Fraksi PKS, angka PAD Kota Malang masih di kisaran 34 persen. Angka tersebut masih jauh dari kategori keuangan mandiri. Sebab menurut Ketua Fraksi PKS, Bayu Rekso Aji, Pemerintah Pusat menghendaki bahwa disebut keuangan mandiri adalah 50 persen.
“Sehinhga pemkot malang dunulai perlu melakukan banyak terobosan. Pertumbuhan ekonomi yang positif belum dapat secara optimal berkontribusi dalam pengentasan kemiskinan yang hanya mengungkit sebesar 0,01 persen,” ujar Bayu.( Djoko W)
