Polinema Paparkan Sistem Pengambilan Keputusan Kawasan Kumuh Dinamis Berbasis WebGIS di Lumajang

Selasa, 3 September 2024

Malangpariwara.com – Kawasan permukiman kumuh, juga dikenal sebagai “slum area”, adalah daerah hunian yang legal (dengan status hukum jelas) yang kondisinya sangat buruk.

Tingkat pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali dan ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk dan daya dukung lingkungan di kawasan perkotaan tersebut akan menyebabkan sebuah permasalahan sosial berkelanjutan, dengan masih terdapatnya rumah tangga yang belum memiliki hunian yang layak serta masih terus bertumbuhnya kawasan permukiman kumuh.

Pemerintah Kabupaten Lumajang, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 memprogramkan pembangunan dan pengembangan kawasan perkotaan melalui penanganan kualitas lingkungan permukiman, yaitu peningkatan kualitas permukiman kumuh, pencegahan tumbuh kembangnya permukiman kumuh baru, dan penghidupan yang berkelanjutan.

Guna mengurangi kawasan pemukiman kumuh tersebut, pemerintah Pemerintah Kabupaten Lumajang bekerja sama dengan Politeknik Negeri Malang PSDKU Lumajang melaksanakan penelitian dan pengabdian masyarakat kerja sama dengan tema Pengembangan Sistem Pengambil Keputusan Kawasan Kumuh Dinamis Berbasis WebGIS dalam Upaya Pengembangan Lumajang Smart City melalui pendanaan Dana Padanan dari Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi.

Tujuh parameter kumuh yang ditinjau adalah kondisi bangunan gedung, indikator jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase, pengelolaan air limbah, kondisi pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.

Ketua DPKP Lumajang Teguh Hari Nugroho, menyatakan bahwa implementasi WebGIS ini merupakan langkah maju dalam modernisasi tata kelola perkotaan di Lumajang.

“Dengan teknologi ini, kita bisa melihat kondisi lapangan secara lebih nyata dan mengambil keputusan yang lebih baik untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat di kawasan yang teridentifikasi sebagai kumuh,” ujarnya.

Sistem Pengambil Keputusan ini merupakan bagian dari komitmen pemerintah daerah untuk mencapai target penanganan kawasan kumuh sesuai dengan program sistem pengambilan keputusan kawasan kumuh dinamis berbasis WebGIS.

Ketua pengusul program dari Politeknik Negeri Malang Nain Dhaniarti Raharjo, mengungkapkan bahwa inisiatif ini lahir dari kebutuhan mendesak untuk meningkatkan efektivitas penanganan kawasan kumuh di wilayah tersebut.

Menurutnya, dengan memanfaatkan teknologi WebGIS, pemerintah daerah dapat mengidentifikasi kawasan kumuh secara lebih tepat, memantau perubahan kondisi di lapangan, dan mengambil keputusan yang lebih terinformasi.

Nain Dhaniarti Raharjo menjelaskan bahwa sistem ini dirancang untuk memberikan solusi yang lebih dinamis dan responsif terhadap perubahan kondisi di lapangan.

“Dengan adanya WebGIS, kita bisa melihat secara real-time di mana saja terjadi penurunan kualitas lingkungan dan segera menentukan langkah-langkah penanganan yang diperlukan,” ujarnya.

Lebih lanjut, Nain Dhaniarti Raharjo menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dan masyarakat dalam implementasi program ini.

“Ini bukan hanya soal teknologi, tapi juga tentang bagaimana kita bisa bekerja sama untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi semua warga Lumajang,” tambahnya.

Dengan adanya sistem ini, kita dapat memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil didasarkan pada data yang akurat dan terkini, sehingga penanganan kawasan kumuh dapat dilakukan lebih efektif dan efisien,” ujar.

Ratih Indri Hapsari dan Kurnia Ekasari selaku Wakil Direktur IV dan I Politeknik Negeri Malang usai menandatangani PKS(ist)

Ratih Indri Hapsari dan Kurnia Ekasari selaku Wakil Direktur IV dan I Politeknik Negeri Malang mengatakan
“Kami berharap program ini dapat menjadi langkah awal yang signifikan dalam mewujudkan lingkungan yang lebih layak huni bagi seluruh masyarakat.”(Djoko W)

About The Author

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *