Penyerahan PSU Perumahan di Kota Malang Molor ini Kendalanya
Jum’at, 8 November 2024
Malangpariwara.com – Pemerintah Kota (Pemkot) Malang terus melakukan berbagai upaya agar penyerahan prasarana dan Utilitas Umum (PSU) dari pengembang perumahan di Kota Malang bisa dilakukan percepatan.
Hal ini menjadi bahasan dalam sosialisasi yang digelar di Malang Creative Center (MCC), Kamis (7/11/2024).
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang Erik Setyo Santoso, memgatakan ada beberapa hal yang menjadi alasan sejumlah perumahan tak kunjung menyerahkan PSU nya. Secara umum yakni proses pembangunan perumahan yang juga tak kunjung rampung hingga bertahun-tahun.
“Kalau kita ketahui, bisnis pengembangan perumahan yang dilakukan oleh developer itu rata-rata dari start sampai benar-benar tuntas terisi itu bisa sampai puluhan tahun,” jelas Erik.
Hal itu menurut Erik menjadi masa perjalanan penataan perumahan yang berlangsung dari waktu ke waktu. Meskipun beberapa kali waktu, tak jarang ada proses pembangunan yang kerapa terpotong-potong.
“Kemudian keberlangsungannya itu seringkali terpotong. Pengembang perumahannya seringkali ganti generasi, ganti pengurus, manajernya ganti,” jelas Erik.
Selain itu, menurutnya juga kerap terkendala penelusuran berkas yang dibutuhkan untuk proses serah terima PSU. Yang tentunya, jika sebuah perumahan telah dibangun selama bertahun-tahun, tentu ada banyak berkas yang harus disesuaikan.
“Seringkali juga karena jaman dulu itu berkas-berkas masih konvensional, jadi menelusuri itu butuh usaha lebih. Karena itulah ini kami lakukan dorongan untuk percepatan penyerahan PSU, supaya dalam waktu tidak lama lagi itu bisa semuanya diserahkan dan clean and clear,” terang Erik.
Untuk itulah dalam hal ini, Erik mengatakan bahwa penyerahan PSU harus terus disosialisasikan dan dikawal dengan ketat. Terlebih PSU juga menjadi salah satu hal yang menjadi atensi bagi pemerintah pusat.
“Makanya menjadi salah satu indikator yang dari KPK di divisi Korsupgahnya, itu memberikan pengawalan secara ketat,” imbuh Erik.
Selain itu, PSU juga menjadi indikator utama dalam Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, yakni ada 8 area di MCP itu yang kemudian dilakukan satu penilaian progres. Sedangkan dalam pelaksanaannya, masih perlu dilakukan sinkronisasi regulasi.
“Perlu dilakukan sinkronisasi regulasi ataupun belum adanya regulasi, yang kemudian Korsupgah KPK itu akan membantu kami, mendorong kementerian terkaitnya untuk memberikan pengaturan yang lebih pasti lagi,” tutur Erik.(Djoko W)