Soal PPN 12%, Gerindra: PDI Perjuangan Jangan Lempar Batu Sembunyi Tangan
Malang, 24 Desember 2024
Malangpariwara.com – Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Gerindra Kota Malang memberikan respon atas kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang semula dari 11 persen menjadi 12 persen. Respon tersebut berkaitan dengan reaksi dari PDI Perjuangan yang seakan-akan lempar batu sembunyi tangan.
Dalam hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Gerindra Dapil Malang Raya, Moreno Soeprapto, menilai ada upaya yang terkesan ‘lempar batu sembunyi tangan’ oleh PDIP. Dimana upaya tersebut disinyalir untuk menyudutkan Presiden Prabowo Subianto yang belum genap tiga bulan menjabat.
Moreno mengatakan, kenaikan PPN menjadi 12 persen itu merupakan komitmen Presiden Prabowo Subianto menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) yang pada periode lalu disahkan oleh DPR.
“Kenaikan PPN 12% itu PDIP yang sahkan di DPR. Ketua panja dari PDIP, ketua DPR RI Bu Puan dari PDIP, kursi mayoritas juga dari mereka. Kalau sekarang mereka teriak protes, ya berarti ada upaya lempar batu sembunyi tangan,” ujar Moreno.
Dalam hal ini, Presiden Prabowo Subianto sudah pada koridornya untuk menjalankan undang-undang yang sudah disahkan. Bahkan Presiden Prabowo sudah melakukan upaya untuk menyesuaikan kenaikan PPN 12% ini agar tidak memberatkan masyarakat bawah.
“Pak Prabowo berupaya agar kenaikan PPN 12% ditujukan pada barang dan jasa dengan kategorisasi barang mewah. Seperti tas import mewah, jam tangan mewah, dan barang-barang mewah lain yang hanya terjangkau bagi kalangan atas. Bukan barang jasa umum seperti sembako, jasa kesehatan, dan jasa pendidikan,” terangnya.
Ia juga meyakini bahwa presiden telah menyiapkan strategi untuk menanggulangi dampak kenaikan PPN, terutama bagi masyarakat bawah. Dengan melakukan kebijakan pendukung, seperti subsidi dan insentif pajak, untuk membantu kelompok terdampak.
Sedangkan untuk respon di masyarakat, menurutnya masyarakat di dapilnya sudah cukup dewasa untuk tidak terprovokasi oleh narasi negatif yang disebarkan PDI Perjuangan.
“Kami percaya Pak Prabowo akan konsisten untuk memperjuangkan masyarakat yang lebih sejahtera, adil dan makmur. Silahkan kalau ada yang menarasikan negatif, tapi masyarakt sudah dewasa dalam menyikapi polemik yang ada,” punkasnya Moreno.
Sementara itu, Sekretaris DPC Gerindra Kota Malang, Rimzah mengatakan, bahwa perdebatan terkait PPN tersebut juga terjadi di Kota Malang. Namun dirinya meyakini bahwa masyarakat sudah dewasa dalam menanggapi kebijakan tersebut.
Sehingga tidak terprovokasi dengan narasi negatif yang beredar. Menurutnya ada upaya dari PDI Perjuangan untuk mendiskreditkan kepemimpinan Prabowo Subianto.
“Kita tahu, ini adalah hasil legislasi dari DPR RI Periode 2019-2024 yang dipimpin oleh PDIP. Pak Prabowo menjalankan amanat undang-undang sebagaimana mestinya,” ujar Rimzah
Dihubungi terpisah, Danny Agung Ketua Fraksi Gerindra Kota Malang juga menyampaikan hal yang senada. Menurutnya, kenaikan PPN menjadi 12 persen hanya diarahkan untuk pada barang mewah.
“Sedangkan barang dan jasa umum seperti sembako, jasa pendidikan, dan jasa kesehatan tidak dinaikan PPN-nya. Ini upaya Pak Prabowo agar tidak memberatkan masyarakat,” terang Danny.(Djoko W)
