Demo di Malang Massa Aksi Minta Pemerintah Cabut Inpres No. 1 Tahun 2025

Selasa, 18 Februari 2025

Malangpariwara.com – Ratusan Massa yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Sipil Malang Raya menggelar aksi menolak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi anggaran.

Mereka menilai kebijakan tersebut merugikan sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik. Massa menyoroti program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggap membebani anggaran negara.

Perwakilan massa aksi, Daniel Siagian menyampaikan, peserta aksi berasal dari mahasiswa, suporter, dan elemen masyarakat lainnya. Ia menegaskan, pemotongan anggaran berdampak luas, termasuk pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Selain itu, beberapa lembaga seperti Komnas HAM dan LPSK juga mengalami pemangkasan anggaran.

“Kami menuntut pemerintah mencabut Inpres No. 1 Tahun 2025 karena tidak berpihak pada rakyat. Selain itu, kami mendesak penghentian program MBG yang tidak tepat sasaran dan membebani anggaran. Kami juga menolak militerisasi aparat dan revisi Undang-Undang TNI serta Polri,” seru Daniel, Selasa (18/2/2025).

Mereka menolak revisi Undang-Undang Minerba yang dinilai merugikan lingkungan dan masyarakat. Selain itu, koalisi mendesak pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja dan menghentikan politik upah murah. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset juga menjadi salah satu tuntutan utama mereka.

Aliansi ini menyoroti tragedi Kanjuruhan dan kasus Munir sebagai pelanggaran hak asasi manusia (HAM) berat. Mereka mendesak negara untuk mengusut tuntas kasus tersebut dan memenuhi hak para korban serta keluarganya. Selain itu, mereka meminta penghapusan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.

Massa aksi menuntut perampingan kabinet yang dianggap terlalu gemuk dan boros anggaran. Mereka berpendapat, efisiensi seharusnya dilakukan dengan memangkas proyek strategis nasional yang belum tepat sasaran.

Selain itu, mereka mendesak pengesahan RUU Masyarakat Hukum Adat sebagai bentuk reforma agraria sejati. Berikut detail tuntutan sikap dari aliansi:

1. Cabut Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 yang tidak berpihak terhadap
   rakyat.
2. Prioritaskan Anggaran Pendidikan agar sesuai dengan Amanat Konstitusi.
3. Prioritaskan Anggaran Kesehatan dengan tidak memotong Anggaran Kesehatan.
4. Menuntut Pemerintah hentikan program Makan Bergizi Gratis, karena tidak tepat sasaran
   dan Memberatkan Anggaran.
5. Hentikan Militerisasi dan Represifitas Aparat serta tolak revisi Undang-undang TNI &
   POLRI.
6. Hentikan Proyek Strategis Nasional (PSN) yang membuat sengsara Rakyat dan
   Lingkungan serta cabut Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2021.
7. Usut Tuntas Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masa lalu dan masa kini, Adili
   Pelaku Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) dan negara wajib menjamin hak Rakyat.
8. Tetapkan Tragedi Kanjuruhan dan Pembunuhan Munir sebagai Pelanggaran Hak Asasi
   Manusia berat dan penuhi hak korban serta hak keluarga korban.
9. Hapuskan kebijakan diskriminatif terhadap perempuan dan kelompok rentan.
10. Tolak Revisi Rancangan Undang-undang (RUU) Pertambangan Mineral dan Batu Bara
    (minerba).
11. Berikan Perlindungan dan Jaminan Pegawai dan Pekerja serta Hentikan Politik Upah
    Murah.
12. Tangkap dan Miskinkan Koruptor dan Sahkan Undang-Undang Perampasan Aset.
13. Rampingkan Kabinet Gemuk dan Revisi UU Kementerian demi Efisiensi Anggaran
    Sejati.
14. Hentikan Liberalisasi Agraria dan wujudkan Reforma Agraria sejati serta Sahkan
    Rancangan Undang-undang Masyarakat Hukum Adat.

Menurut Daniel, tujuh fraksi hadir dalam dialog dengan massa aksi. Mereka menilai, kebijakan efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengorbankan sektor pendidikan dan kesehatan.
(Djoko W)