Rapat Paripurna APBD 2024, Wali Kota Malang Siap Tindaklanjuti Masukan DPRD
Usai Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024. .(Djokow)
Selasa, 8 Juli 2025
Malangpariwara.com –
Pemerintah Kota Malang menyatakan komitmen untuk menindaklanjuti seluruh masukan, kritik, dan saran dari DPRD Kota Malang dalam Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024.
Rapat tersebut digelar di Ruang Sidang Paripurna DPRD Kota Malang, Selasa (8/7/2025).
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan berbagai masukan dari fraksi-fraksi dalam rapat paripurna ini, akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan perencanaan dan pelaksanaan APBD ke depan.
“Ini akan jadi bahan kita dalam rangka untuk di APBD tahun berikutnya. Ini adalah masukan-masukan yang baik untuk Kota Malang dan tentu akan kami tindaklanjuti bersama OPD-OBD terkait,” jelas Wahyu saat diwawancara.
Soroti Sarana Olahraga, KMP, dan Kuota SMP
Salah satu isu yang menjadi sorotan usai rapat paripurna selesai adalah keterbatasan kuota di SMP Negeri. Menurut Wahyu, kebijakan penetapan kuota kini sepenuhnya berada di pusat, sehingga Pemkot akan melakukan kajian dan memberikan masukan agar solusi terbaik dapat ditemukan.
Selain itu, Pemkot juga tengah melakukan pendataan dan evaluasi terhadap pengelolaan sarana olahraga, termasuk Stadion Gajayana dan lapangan milik pemerintah daerah lainnya.
“Karena nanti semuanya juga kita sediakan untuk kebutuhan dan keinginan dari masyarakat. Tetapi terkait dengan aset ini kita akan cek kembali,” ujar Wahyu.
Program Koperasi Merah Putih (KMP) juga menjadi perhatian. Wali kota menyebut, meski koperasi ini dijalankan oleh masyarakat di tingkat kelurahan, namun diperlukan edukasi dan penguatan kapasitas bagi para pengurusnya.
“Saya minta Kadisperindag untuk ada semacam bimtek ya. Agar mereka pada saat nanti Kooperasi Merah Putih jalan, mereka sudah punya latar belakang,” jelas Wahyu.
Ia berharap koperasi ini mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayah
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya kolaborasi untuk menyukseskan program KMP.
Amithya menilai bahwa koperasi yang dibentuk harus menyesuaikan dengan karakteristik wilayah setempat agar tepat sasaran dan berdampak nyata.
“Sebenarnya itu tinggal kita bisa melihat sejauh apa impact koperasi ini terhadap usaha yang sudah ada,” terang Amithya.
Ia menyebut jika pengelolaannya harus paham arah usaha dan manajemen koperasi.
Selanjutnya, menanggapi daya tampung sekolah negeri, DPRD juga mendorong agar Pemkot Malang terus melibatkan sekolah swasta dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) melalui skema Seleksi Penerimaan Murid Bersama (SPMB). SPMB bisa menjadi solusi untuk distribusi siswa, kata Amithya.
“Kita harus menyeimbangkan kualitas dulu. Kualitas-kualitas itu yang harus kita seimbangkan. Tapi kemarin sepertinya di tahun ini SPMB sudah menggandeng beberapa sekolah swasta. Nah saya berharap ini kemudian menjadi alternatif baik,” pungkasnya.(Djoko W)
