Tuntut Reformasi di Tubuh DPR dan Pencopotan Kapolri HMI Kota Malang Gelar Aksi Demonstrasi Bakar Ban
Meski diwarnai aksi bakar ban di sepan gedung DPDR Kota Malang, Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang berakhir damai.(Djoko W)
Senin, 1 September 2025
Malangpariwara.com – Meski diwarnai aksi bakar ban di sepan gedung DPDR Kota Malang, Aksi yang dilakukan puluhan mahasiswa dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Malang berakhir damai. Beberapa poin tuntutannya ialah reformasi di tubuh DPR dan pencopotan Kapolri, Listyo Sigit Prabowo.
Mirdan Idham, Ketua HMI Cabang Malang menjelaskan DPR dan Polri harus dirombak dan dievaluasi secara menyeluruh. Terlebih selama ini banyak anggota DPR mengeluarkan pernyataan yang memancing amarah rakyat.
“Pada prinsipnya kita ingin lembaga DPR ini benar-benar diatur dengan sebaiknya, bisa dirombak, bisa diatur, baik itu urusan komposisinya,” ujarnya, usai aksi di depan Gedung DPRD Kota Malang. Senin(1/9/25)
Berbeda dengan beberapa aliansi mahasiswa yang menyatakan mundur dari aksi Senin ini, HMI Kota Malang memutuskan untuk tetap turun ke jalan. Aksi yang berlangsung damai itu bentuk akumulasi dari keresahan panjang masyarakat.
“Hal ini membuat teman-teman HMI merasa tergerak untuk turun dan menyampaikan hal yang sama, menyampaikan suara yang sama dengan atas nama instansi,” katanya.
Massa aksi juga menuntut agar 4 orang anggota DPR RI problematik untuk segera dicopot. Meskipun saat ini mereka telah dinonaktifkan, hukuman bagi mereka tetap harus terus dikawal.
“Artinya kalau punishment yang dikasih ke beberapa anggota DPR itu terus dikawal oleh teman-teman HMI, dan akan ditindaklanjuti. Kalau semisalkan itu hanya berefek ringan saja, kita akan lakukan aksi demonstrasi lagi untuk itu,” tegasnya.
Tuntutan yang mereka bawa dalam aksi tersebut ialah:
POIN TUNTUTAN DPR
- Copot anggota DPR yang tidak sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara yang membuat kegaduhan.
- Audit Independen DPR secara menyeluruh terhadap keuangan legislatif mencakup fasilitas, tunjangan dan penggunaan anggaran.
- Evaluasi dan reformasi institusi DPR secara menyeluruh.
- Mendesak pemerintah mengesahkan RUU perampasan aset.
- Efisiensi gaji dan tunjangan DPR
POIN TUNTUTAN POLRI
- Reformasi institusi Polri secara menyeluruh.
- Copot Kapolri dan Kapolda Metro Jaya.
- Usut tuntas kematian ojol dan demonstran yang menjadi korban.
- Usut tuntas segala bentuk pelanggaran HAM yang dilakukan oleh aparat kepolisian terhadap masyarakat sipil.
Sebelum bubar massa aksi ditemui beberapa pimpinan dewan serta perwakilan dari 7 Fraksi.
Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita menyampaikan ungkapan lega setelah menemui massa aksi dan menerima dua aspirasi yang disampaikan sama-sama dari Organisasi Mahasiswa Eksternal Kampus (ormek).
“Alhamdulillah hari ini kami sudah selesai menerima dua aspirasi yang disampaikan sama-sama dari ormek. Kalau jumlahnya saya kurang paham yang sebelah kiri dan sebelah kanan tadi, tapi yang jelas tidak terlalu banyak. Alhamdulillah hari ini kondusif, tidak ada hal-hal yang sifatnya anarkis yang terjadi. Dan teman-teman sangat-sangat baik dalam menyampaikan aspirasi,” ucapnya.
Amithya mengakatan komitmennya untuk menindaklanjuti aspirasi para mahasiswa Yang tergabung di HMI Cabang Malang untuk di kirim ke Jakarta.
“Tadi ada dua tuntutan yang berbeda, dua kelompok tuntutan yang berbeda. Kelompok yang pertama itu, tetapi ada beberapa yang memiliki kesamaan. Untuk diundangkannya segera RUU Perampasan Aset, itu yang menjadi poin utama. Kemudian selanjutnya adalah tentang mekanisme atau teknis berkaitan dengan penyampaian aspirasi, masa aksi gitu. Mereka menginginkan adanya, apa namanya, kelonggaran lah kalau tidak salah tadi itu,” tandasnya mengakhiri.(Djoko W)
