Program Tak Esensial APBD Kota Malang 2026 Dipreteli, DPRD Fokuskan Anggaran untuk SDM dan Layanan Publik

Selasa, 30 September 2025

Malangpariwara.com – DPRD Kota Malang memastikan arah kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 tidak lagi bersifat seremonial atau proyek-proyek non-prioritas. Anggaran akan diprioritaskan pada pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penguatan pelayanan publik.

Hal itu disampaikan dalam laporan hasil pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang terhadap KUA-PPAS APBD 2026, Selasa (30/9/2025).

Ketua DPRD Kota Malang Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mengungkapkan Banggar telah melakukan evaluasi ketat terhadap usulan program yang diajukan eksekutif. Sejumlah kegiatan yang dinilai tidak fundamental dipangkas sejak awal pembahasan.

“APBD 2026 akan diarahkan untuk investasi di bidang SDM, sesuai dengan RKPD 2026 dan RPJMD Kota Malang 2025-2029. Tahun pertama ini memang fokus ke pembangunan SDM,” tegas Amithya.

Salah satu faktor yang menjadi perhatian yakni rencana rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2026. Kebutuhan anggaran untuk belanja pegawai dipastikan meningkat.

Meski demikian, Amithya menegaskan penyesuaian anggaran tersebut tidak boleh mengorbankan pelayanan publik.

“Walaupun ada penyesuaian anggaran di OPD, pelayanan publik harus tetap berjalan optimal,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat mengakui efisiensi anggaran memang tidak terhindarkan. Akan tetapi seluruh keputusan, katanya, dilakukan dengan kalkulasi matang.

“Detailnya akan tertuang dalam Rancangan APBD 2026. Kami sedang menyiapkan strategi agar belanja pegawai bisa dioptimalkan tanpa mengganggu alokasi anggaran di OPD,” jelasnya.

Wahyu menyebut pemerintah telah menyiapkan beberapa skenario untuk memastikan kebutuhan pembangunan tidak pincang. APBD 2026 diproyeksikan dapat menjadi instrumen pembangunan yang lebih tepat sasaran.

“Kalau skenario awal kurang optimal, kami akan siapkan alternatif lain,” tandasnya.(Djoko W)