Malangpariwara.com – Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, SH., menggelar reses di wilayah Kelurahan Gading Kasri dengan melibatkan 200 peserta, mulai dari ketua RT, pengurus RW, tokoh masyarakat, hingga lembaga kelurahan.
Reses Anggota DPRD Kota Malang adalah kegiatan yang dilakukan oleh anggota DPRD Kota Malang untuk mendengarkan aspirasi dan keluhan masyarakat.
Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan kota dan memastikan bahwa kebutuhan masyarakat terpenuhi.
Agenda serap aspirasi yang digelar di balai RW 02 Gading Kasri itu berlangsung interaktif dan dipenuhi antusiasme warga yang ingin menyampaikan berbagai persoalan di wilayahnya.
Acara berlangsung secara tertib dan serius. Ruangan dipenuhi kursi yang dipenuhi warga, sementara di depan terpampang spanduk besar bergambar Arief Wahyudi sebagai latar diskusi “Jagongan Wing Gading Kasri.”
Beberapa presentasi perangkat seperti layar proyektor juga disiapkan, menambah kesan formal dalam transmisi materi.

Dalam kesempatan ini, Arif Wahyudi menyoroti pentingnya penguatan lembaga penanganan anak-anak stunting di Gading Kasri.
Ia menyebut masukan dari warga sangat bernilai, mengingat lembaga-lembaga tersebut berperan penting dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.
Warga Aktif Berdiskusi Terkait Isu Lingkungan
Selain itu, persoalan banjir kembali mencuat. Warga berharap pemerintah memperkuat koordinasi dan sosialisasi sebelum melakukan pembangunan infrastruktur, terutama jaringan saluran air.
“Masukan warga sangat berarti agar pembangunan tepat sasaran,” tegas pria yang akrab disapa AW.
Usulan warga terkait drainase dari jl Bondowoso ke Kali Metro juga menjadi perhatian khusus sebagai langkah mengurangi potensi banjir.
Isu sampah pembahasan menjadi cukup panjang. Anggota Dewan dari Fraksi PKB Dapil Klojen ini mengungkapkan kekecewaannya terhadap proyek pembangunan TPS berbasis CSR yang hingga kini tidak kunjung direalisasikan karena persoalan status tanah yang belum serah terima, padahal lahannya merupakan tanah negara.
“Saya kaget, dana CSR sudah siap, tapi TPS belum dibangun karena ganjalan di status tanah. Ini akan kami telusuri, karena kebutuhan TPS ini mendesak,” ujarnya.
Ia menyimpulkan adanya tumpang tindih koordinasi antar instansi khususnya di Dinas Lingkungan Hidup.

Warga juga menyoroti maraknya rumah kos yang dinilai masih longgar pengawasannya. Arief menyampaikan bahwa meski aturan sudah ada, masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan pemilik maupun penghuni kos.
“Saya akan segera mengingatkan agar pengawasan rumah kos diperkuat oleh semua pihak terkait, terutama Satpol PP,” jelasnya.
Menyinggung kebutuhan keamanan, warga Gading Kasri mendorong pemasangan CCTV lingkungan di setiap RT. AW menyambut dengan positif dan menegaskan bahwa CCTV termasuk kategori belanja barang, sehingga bisa diakomodasi.
Terkait BPJS Kesehatan yang dinilai regulasinya tidak menyentuh asas kemanusiaan dan sosial. Sudah ditindak lanjuti dan sudah di kumpulkan untuk hearing bersama dinas terkait.
Dari 8 penanya muncul 30 pertanyaan kasus maupun usulan berbobot.
“Kami dengarkan, kami catat semua usulan aspirasi termasuk usulan tercatat masing masing peserta akan kita rangkum untuk di bawa ke sidang Paripurna DPRD Kota Malang bersama pihak Eksekutif,” tandas Arief Wahyudi SH. (Djoko W).






