Malangpariwara.com – Di tengah tuntutan efisiensi anggaran dan penanganan isu-isu nasional yang semakin kompleks. Kinerja Pemerintah Kota Malang pada tahun 2025 justru mendapat pengakuan positif dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Lewat kerja sama dengan salah satu media nasional, Kemendagri menggelar riset berbasis data kuantitatif.
Gunanya memetakan performa pemerintah daerah di seluruh Indonesia lewat tujuh indikator utama.
Diantaranya mulai dari penanggulangan kemiskinan hingga penyerapan tenaga kerja dan pemerataan kesejahteraan.
Dari proses penilaian tersebut, 19 provinsi dan 38 kabupaten/kota berhasil masuk kategori berkinerja terbaik.
Catatan Prestasi Kota Malang
Kota Malang menjadi salah satu yang mencatat prestasi, khususnya pada klasifikasi fiskal sedang. Lewat capaian signifikan di bidang penyerapan tenaga kerja dan penurunan gini ratio.
Mengacu pada data BPS 2024–2025, Pemkot Malang tercatat mampu menambah peluang kerja sebesar 0,41%, jauh lebih baik dibanding daerah dengan penurunan tertinggi sebesar minus 1,33%.
Sementara itu, ketimpangan kesejahteraan mengalami perbaikan dengan penurunan gini ratio sebesar minus 0,049, melebihi capaian terendah minus 0,035.
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Menteri Tenaga Kerja Yassierli dan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat.
Yang diberikan dalam ajang Apresiasi Kinerja Pemerintah Daerah Kemendagri 2025 yang digelar di Ballroom Hotel Borobudur Jakarta, Senin (1/12/2025).
Tuntuk Pemda Berkarakter Inovatif
Dalam sambutannya, Mendagri Tito Karnavian menegaskan bahwa pemerintah daerah kini dituntut memiliki karakter inovatif dan berjiwa wirausaha.
Menurutnya, beragam tantangan masyarakat tak akan terselesaikan tanpa terobosan kebijakan yang kreatif.
“Program reward ini kita laksanakan, sebagai upaya untuk membentuk iklim yang kompetitif bagi pemerintah daerah, karena itu harus banyak terobosan,bisa melakukan inovasi, terobosan kreatif, sejumlah perda bisa dibuat yang bisa menentukan hajat hidup masyarakatnya”.
Ia juga menyoroti pentingnya kepala daerah menggunakan legitimasi hasil pilkada untuk menghadirkan kebijakan publik yang berpihak pada warga.
“Rasionalnya, rekan-rekan kepala daerah ini kan dipilih melalui proses pilkada, pasti punya legitimasi. Maka apa yang menjadi domain kepala daerah perlu ditindaklanjuti dengan kebijakan yang baik, pro masyarakat dan bisa menjawab serta menyelesaikan permasalahan di daerah”.
Sementara itu, Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menyampaikan rasa syukur atas apresiasi tersebut.
Ia berharap pencapaian ini dapat menjadi energi baru bagi jajarannya untuk memperkuat implementasi Dasa Bhakti Kota Malang.
“Tentu bersyukur dan menjadi dorongan yang positif, motivasinya tentu kembali kepada bagaimana implementasi dasa bhakti bisa dirasakan warga Kota Malang,” tutupnya. (Djoko W/Prokopim)
