Malangpariwara.com – Sejumlah partisipan dan kader Partai Golkar Kota Malang menggelar aksi protes di Kantor DPD Partai Golkar Jawa Timur di Surabaya, Sabtu (14/12/2026).
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk keberatan atas sejumlah dugaan kejanggalan dalam proses pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) DPD Partai Golkar Kota Malang.
Dalam aksinya, para kader menilai tahapan Musda yang tengah disiapkan dinilai kurang transparan dan minim partisipasi kader.
Kejanggalan Musda 2025
Mereka menyoroti tidak adanya sosialisasi resmi, keterbatasan akses informasi tahapan Musda, serta tidak dilibatkannya kader secara struktural maupun kultural.
Para peserta aksi juga mempertanyakan keputusan penyelenggaraan Musda yang tidak digelar di Kota Malang, melainkan di Surabaya.
Menurut mereka, Musda seharusnya menjadi forum kedaulatan kader daerah yang idealnya dilaksanakan di wilayah kepengurusan setempat.
Masa aksi menilai, Musda adalah forum strategis kader daerah. Ketika digelar di luar daerah tanpa penjelasan yang terbuka, tentu menimbulkan pertanyaan dan keresahan di internal.
Selain itu, para kader menyampaikan kekhawatiran adanya calon ketua yang dinilai bermasalah secara moral dan etika. Namun justru disebut mendapatkan dukungan dari elit tertentu.
Kondisi tersebut dinilai berpotensi mencederai nilai-nilai demokrasi internal serta merusak kepercayaan publik terhadap Partai Golkar.
Para demonstran mendesak DPD Partai Golkar Jawa Timur dan DPP Partai Golkar untuk menunda pelaksanaan Musda Kota Malang.
Mereka meminta agar proses Musda dilaksanakan secara terbuka, demokratis, dan sesuai dengan aturan organisasi serta etika politik partai.
Baca Juga:
Bursa Calon Ketua Golkar Kota Malang Disorot, Muncul Isu Dugaan Cacat Moral Kandidat
Meski demikian, para kader menegaskan aksi ini bukan bentuk pembangkangan terhadap partai.
Sebaliknya, mereka mengklaim aksi dilakukan sebagai wujud kepedulian dan tanggung jawab moral untuk menjaga marwah serta soliditas Partai Golkar, khususnya di Kota Malang.
“Golkar adalah partai besar yang lahir dari nilai-nilai kedewasaan politik. Jika demokrasi internal dirusak oleh intrik elit dan praktik tidak bermoral, maka kader wajib bersuara,” tegas salah satu masa aksi.
Para peserta aksi menyatakan akan terus mengawal dan memantau jalannya Musda agar berjalan sesuai prinsip demokrasi, transparansi, dan berkeadilan demi masa depan Partai Golkar ke depan. (Djoko W)
