Malangpariwara.com – Dewan Pers mengajak seluruh insan pers, jurnalis, perusahaan media, organisasi masyarakat, hingga perguruan tinggi untuk bersama-sama mengambil peran aktif. Khususnya dalam merespons kondisi demokrasi Indonesia yang dinilai tengah mengalami masalah serius.
Ajakan tersebut disampaikan Ketua Komisi Pendidikan, Pelatihan, dan Pengembangan Profesi Dewan Pers, Busyro Muqoddas, saat membuka kegiatan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) yang digelar Dewan Pers di Jakarta, Jumat (12/12/2025).
Keterbatasan Akses Masyarakat
Busyro menilai situasi demokrasi di Indonesia saat ini berada dalam kondisi yang mengkhawatirkan dan perlu segera diselamatkan.
Ia menyinggung keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yang jernih, murah, atau gratis. Termasuk informasi terkait tragedi bencana nasional di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara.
“Tragedi bencana nasional di Indonesia ini masuk kategori tragedi hilir, terjadi hilirisasi program nasional yang terindikasi dengan Proyek Strategis Nasional atau sejenisnya,” kata Busyro.
“Setelah kami lacak, bersama-sama, kesimpulan yang merisaukan yakni sumber malapetaka itu adalah kebijakan dari pemerintah pusat. Kebijakan yang didasarkan pada UU Ciptaker, UU Minerba, dan kebijakan-kebijakan pemerintah lain di era Pak Jokowi sebagai presiden,” lanjutnya.
Menurut Busyro, bencana serupa tidak hanya terjadi di tiga wilayah tersebut. Tetapi juga muncul di berbagai daerah lain seperti Rempang, Wadas, Pantai Indah Kapuk (PIK) 2, Banten, hingga Morowali.
Ia menilai persoalan tersebut berakar pada regulasi yang dibentuk pemerintah bersama partai politik melalui DPR.
“Mau bilang apa kita? Kesimpulannya, negara ini semakin tidak demokratis, tidak membutuhkan demokrasi,” kata eks pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut.
Kesulitan Kritis Kondisi
Busyro juga menyoroti semakin terbatasnya ruang masyarakat untuk memahami hak-haknya sebagai warga negara.
Menurutnya, keterbatasan informasi membuat publik kesulitan untuk bersikap kritis.
“Jangankan memahami, mengetahui hak saja kesulitan. Mengapa? Tidak ada informasi yang jernih, bebas bertanggung jawab, dengan biaya murah atau tanpa biaya, yang bisa diakses oleh masyarakat,” katanya.
“Seakan-akan nama-nama peristiwa di Aceh, Sumbar dan Sumut itu seakan-akan biasa saja. Paling, keprihatinan sesaat saja. Tapi apa gunanya keprihatinan itu jika tidak diantisipasi dengan cerdas?” tanyanya.
Atas kondisi tersebut, Busyro menegaskan pentingnya peran Dewan Pers bersama seluruh elemen masyarakat. Tujuannya untuk memperkuat visi dan misi pers yang independen, beretika, dan berintegritas.
“Saya selaku unsur warga negara, dan sekarang bersama 9 orang di Dewan Pers, tidak mungkin bekerja sendiri, berhikmad sendiri, mustahil. Karena itu terus menggalang dan harus terus kita lakukan. Koruptor itu penggalangannya luar biasa. Ada buzzer, aktivis kampus, aktivis organisasi keagamaan, parpol, pebisnis-pebisnis yang tidak mau melewati jalan yang bersih,” kata Busyro. (Djoko W/Yaya)
