Malangpariwara.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menanggapi baik kebijakan Pemkot Malang yang meniadakan layanan bus sekolah dan mengalihkannya ke program Buy The Service (BTS). Atau, angkutan pelajar gratis berbasis mikrolet yang akan mulai berjalan pada 2026.
Pemkot Malang telah menyiapkan anggaran Rp 1,9 miliar untuk mendukung operasional angkot gratis bagi pelajar.
Program ini sekaligus diarahkan untuk menjadi pengumpan (feeder) layanan TransJatim yang saat ini mendapat respons positif dari masyarakat.
Dampak TransJatim ke Transportasi Umum
Trio menjelaskan, kebijakan tersebut tidak bisa dilepaskan dari hadirnya TransJatim yang berdampak langsung pada ekosistem transportasi umum di Kota Malang.
“Dengan adanya TransJatim itu otomatis juga akan punya dampak kepada angkutan umum yang sudah ada, sehingga perlu sebenarnya juga penataan rute atau trayek. Dan juga bagaimana agar angkutan ini juga yang sudah ada ini bisa menjadi feeder terhadap TransJatim tersebut,” ujar Trio saat dihubungi, Kamis (18/12/2025).
Menurut Trio, konsep BTS menjadi salah satu solusi agar angkutan kota tetap bertahan dan berdaya.
Melalui skema ini, angkot tetap beroperasi dengan subsidi per kilometer dari pemerintah, tanpa harus bergantung pada jumlah penumpang.
Ia menegaskan, angkutan pelajar dengan konsep BTS tidak hanya melayani siswa semata, tetapi juga masyarakat umum, dengan rute yang telah diatur ulang.
Sementara dari sisi kebijakan, Trio menilai program BTS merupakan bagian dari upaya Pemkot Malang untuk mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Sekaligus menekan tingkat kemacetan di perkotaan.
“Salah satu kebutuhan kita untuk menyediakan angkutan umum dan bagian dari upaya untuk mengurangi kepenggunaan kendaraan pribadi. Jadi salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan. Termasuk memberikan solusi kepada sopir-sopir atau angkot yang selama ini mungkin sudah mulai sepi,” terangnya.
Selain BTS, DPRD juga mendorong peremajaan armada angkot agar layanan transportasi publik semakin nyaman dan aman.
Anggaran oleh Pemkot Malang
Terkait anggaran Rp1,9 miliar yang disiapkan Pemkot, Trio menilai dana tersebut masih bersifat tahap awal dan perlu dievaluasi seiring pelaksanaan program. Tidak bisa langsung dinilai cukup atau tidak.
Sebagai mitra pemerintah, DPRD Kota Malang, khususnya Komisi C, memastikan akan mengawal dan mengawasi implementasi program BTS agar berjalan optimal.
“Kita itu prinsipnya semangatnya itu sangat mendukung apabila ada program untuk mengatasi kemacetan ataupun penyediaan transportasi publik ya. Sehingga upaya ke sana itu akan kita dorong. Karena itu bagian dari masuk dalam dasar baktinya Wali Kota ya, menjadi Malang Nyaman,” jelasnya.
Ia juga menegaskan kesiapan DPRD untuk mendukung tambahan anggaran jika memang dibutuhkan.
“Apabila nanti anggarannya memang dibutuhkan tambah ya kita DPRD memberikan dukungan di dalam rapat Banggar agar program ini bisa berjalan lancar,” tutupnya. (Djoko W)</strong>
