Malangpariwara.com – Komitmen Pemerintah Kota Malang dalam menempatkan kebudayaan sebagai dasar pembangunan kembali ditegaskan Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat. Hal itu disampaikan saat memaparkan visi strategisnya di hadapan tim juri Anugerah Kebudayaan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Jumat (9/1/2025).
Dalam forum nasional tersebut, Wahyu tampil meyakinkan dengan didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Di antaranya Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Malang Muhammad Nur Widianto serta OPD lain yang berperan dalam kebijakan kebudayaan, pariwisata, ekonomi kreatif, dan penguatan UMKM.
Kehadiran jajaran OPD tersebut menegaskan bahwa gagasan kebudayaan yang dipresentasikan merupakan hasil kerja kolektif. Visi tersebut menjadi bagian dari kebijakan lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kota Malang.
Ketua PWI Malang Raya, Cahyono, turut mendampingi dalam kegiatan tersebut. Kehadirannya memperkuat sinergi antara pemerintah daerah dan insan pers dalam mengawal pembangunan berbasis nilai budaya.
Disaksikan Sujiwo Tedjo
Paparan Wahyu disaksikan langsung oleh dewan juri Anugerah Kebudayaan PWI Pusat. Salah satu juri yang hadir adalah budayawan nasional Sujiwo Tedjo.
Dalam penyampaiannya, Wahyu menegaskan bahwa pembangunan Kota Malang tidak boleh terlepas dari akar sejarah dan identitas lokal. Ia memandang budaya sebagai kekuatan sosial sekaligus ekonomi masa depan, bukan sekadar romantisme masa lalu.
“Kami meyakini, kota yang besar adalah kota yang tidak melupakan asal-usulnya. Budaya bukan beban pembangunan, tetapi nafas yang menghidupkan pembangunan itu sendiri,” ujar Wahyu Hidayat.
Tidak lupa, ia juga menambahkan bahwa semangat “Menolak Lupa” menjadi sikap kolektif Pemerintah Kota Malang. Prinsip tersebut diterapkan untuk menjaga kesinambungan sejarah, budaya, dan kesejahteraan masyarakat.
“Modernisasi tidak boleh mematikan ingatan kolektif. Kita boleh membangun teknologi canggih, tetapi jiwa Kota Malang harus tetap hidup dalam nilai-nilai budaya Ngalam,” tegasnya.
Program 1.000 Event
Wahyu juga memaparkan Program 1.000 Event sebagai instrumen utama penggerak ekosistem seni dan ekonomi kerakyatan. Program ini dirancang agar aktivitas budaya berdampak langsung pada masyarakat.
“Setiap event budaya bukan hanya panggung seni, tetapi juga dapur bagi UMKM, pedagang kecil, dan pekerja kreatif. Di situlah keadilan ekonomi bekerja,” katanya.
Revitalisasi seni tradisional turut menjadi perhatian serius Pemerintah Kota Malang. Upaya tersebut dilakukan melalui pengaktifan kembali gedung kesenian dan pementasan ludruk untuk menjaga regenerasi seniman.
“Jika seni tradisi tidak diberi ruang tampil, maka yang terancam punah bukan hanya keseniannya, tetapi jati diri kita,” ungkap Wahyu.
Sementara itu, Malang Creative Center (MCC) diposisikan sebagai ruang pertemuan antara tradisi dan teknologi. Di lokasi tersebut, Batik Malangan dan Wayang Beber dikembangkan menjadi produk budaya digital modern.
“Budaya harus bergerak, adaptif, dan bernilai tambah agar tetap hidup di tengah generasi muda,” jelasnya.
“Ngalam Asyik” dan “Ngalam Pinter”
Penguatan identitas lokal juga diwujudkan melalui penggunaan bahasa walikan dalam program Dasa Bakti. Program tersebut antara lain “Ngalam Asyik” dan “Ngalam Pinter”.
“Ketika bahasa lokal hadir dalam kebijakan publik, maka masyarakat merasa memiliki pembangunan itu,” ujarnya.
Komitmen kolektif Wali Kota bersama jajaran OPD dinilai layak mendapatkan pengakuan nasional melalui Anugerah Kebudayaan PWI Pusat 2026. Penilaian tersebut didasarkan pada kepemimpinan visioner yang menjadikan seni dan budaya sebagai sarana pemberdayaan masyarakat.
Saat ini, Kota Malang memiliki 115 cagar budaya serta ratusan pelaku seni yang aktif. Kehadiran langsung Wali Kota dan OPD dalam karnaval serta pawai budaya juga dinilai memberikan dampak ekonomi nyata bagi pedagang kecil dan pelaku jasa kreatif.
“Kami ingin manfaat budaya benar-benar dirasakan masyarakat, bukan sekadar simbol,” pungkas Wahyu.
Lewat capaian tersebut, Wahyu Hidayat kembali menegaskan posisi Kota Malang di tingkat nasional. Kota ini dinilai mampu menyelaraskan kemajuan zaman dengan keluhuran warisan budaya secara harmonis dan berkelanjutan. (Djoko W)
