Malangpariwara.com – BPJS Kesehatan Cabang Malang menggelar kegiatan Ngopi JKN bersama Media di salah satu kafe di Jalan Semeru Kota Malang, Kamis (15/1/2026).
Forum santai ini dimanfaatkan untuk mengevaluasi capaian kinerja Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sepanjang 2025 sekaligus memaparkan target dan strategi besar pada 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Malang, Yudhi Wahyu Cahyono, mengungkapkan sepanjang 2025 terjadi sejumlah peningkatan positif.
Baik dari sisi kebutuhan layanan kesehatan maupun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya JKN.
Dijelaskannya juga, masyarakat harus tahu tentang prinsip 3P (Pelayanan, Penjaminan, Pembayaran).
“Untuk 2025 Alhamdulillah ya, kami merasakan adanya peningkatan-peningkatan terkait dengan kebutuhan layanan, kemudian juga kebudayaan masyarakat ya,” ujar Yudhi.
Menurutnya, ini tidak lepas dari peran media yang memberikan pencitraan positif, masukan, dan mendorong semua unsur agar lebih care terhadap program JKN.
Pelaporan Capaian BPJS Kesehatan Malang
Namun demikian, Yudhi mengakui capaian di Kabupaten Malang masih menjadi pekerjaan rumah besar.
Hingga akhir 2025, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang masih berada di kisaran 97 persen, sementara tingkat keaktifan peserta baru sekitar 64 persen.
“Dengan potensi penduduk yang masih luas, ini kita sama-sama berharap melalui bantuan seluruh stakeholder juga. Tahun 2025 ini kita harus ngejar untuk dapat meningkatkan cakupan dan meningkatkan keaktifan peserta di Kabupaten Malang,” jelasnya.
Memasuki 2026, BPJS Kesehatan Cabang Malang memasang target yang lebih ambisius.
Yudhi menyebut, cakupan kepesertaan JKN di Kabupaten Malang ditargetkan minimal 98 persen. Sementara tingkat keaktifan peserta diharapkan meningkat hingga 80 persen lebih.
Strategi Kolaboratif
Untuk mencapai target tersebut, BPJS Kesehatan menggulirkan sejumlah strategi kolaboratif.
Salah satunya dengan menggandeng Nahdlatul Ulama, mengingat mayoritas penduduk Kabupaten Malang merupakan warga Nahdlatul Ulama.
Selain itu, sektor swasta juga dilibatkan melalui program donasi kepesertaan bagi warga sekitar perusahaan.
Upaya ini diperkuat dengan dukungan pemerintah daerah melalui instruksi langsung Bupati Malang agar seluruh organisasi perangkat daerah turut mendorong kepatuhan badan usaha.
“Kami juga menggandeng untuk sektor swasta memberikan donasi ya untuk mendapatkan penduduk di sekitarnya, sehingga juga bisa meningkatkan cakupan dan keaktifan peserta,” ungkapnya.
Yudhi juga memaparkan sejumlah kendala yang membuat Kabupaten Malang belum mampu menyamai capaian Universal Health Coverage (UHC) Kota Malang.
Salah satunya adalah keterbatasan anggaran daerah yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk.
Di sisi lain, masih terdapat badan usaha yang belum mendaftarkan seluruh pekerjanya sebagai peserta JKN sesuai segmen yang semestinya.
“Kami juga bersinergi dengan Wasnaker dan dengan kejaksaan. Nah, secara bertahap kita lakukan, tapi memang tahun 2025 peningkatannya belum signifikan. Tapi ada peningkatan,” terangnya.
Pada 2026, BPJS Kesehatan berharap instruksi kepala daerah dapat mendorong badan usaha lebih patuh.
Termasuk, menggeser pekerja yang selama ini tercatat sebagai penerima bantuan iuran (PBI) menjadi segmen pekerja penerima upah (PPU). (Djoko W)
