Malangpariwara.com – Revitalisasi drainase Kota Malang menjadi sorotan serius legislatif menyusul masih kerapnya banjir yang melanda sejumlah wilayah kota.
Hal tersebut mengemuka dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Malang Tahun 2027 yang digelar di Hotel Grand Mercure Mirama Malang, Rabu (28/1/2026).
Dalam forum tersebut, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, mendesak agar penanganan sistem drainase ditetapkan sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan daerah.
Amithya menegaskan bahwa masalah air tergenang sudah menjadi keluhan menahun masyarakat.
“Banjir selalu menjadi momok bagi warga. Maka dari itu, kami berharap drainase ataupun gorong-gorong diprioritaskan dan difungsikan secara maksimal. Aliran air harus dipastikan lancar agar tidak lagi masuk ke rumah-rumah warga maupun menggenangi jalan protokol,” ujar Amithya.
Soroti Kesejahteraan Rakyat
Selain infrastruktur, Amithya juga menyoroti aspek kesejahteraan rakyat.
Menurutnya, RKPD 2027 harus menjadi jawaban atas ketidakpastian ekonomi yang membayangi masyarakat. Terutama terkait harga kebutuhan pokok dan biaya hidup.
“Kebijakan pembangunan 2027 harus benar-benar berpihak pada rakyat. Penanganan kemiskinan harus tepat sasaran, perlindungan kelompok rentan diperkuat. Serta pengendalian inflasi daerah dilakukan melalui kolaborasi yang konkret antar-instansi,” tegas wanita yang juga ketua DPC PDI Perjuangan Kota Malang tersebut.
Di sektor pelayanan dasar, ia memberikan catatan khusus untuk pendidikan dan kesehatan, diantaranya yakni;
- Pendidikan: Menekankan komitmen zero drop out (tidak ada anak putus sekolah) dan pencegahan perundungan (bullying) di lingkungan sekolah.
- Kesehatan: Meminta Dinas Kesehatan dan RSUD untuk memastikan layanan BPJS berjalan prima tanpa diskriminasi.
Menutup paparannya, Amithya menyentuh isu lingkungan hidup, khususnya pengelolaan sampah. Ia mengajak pemerintah dan masyarakat untuk tidak hanya melihat sampah dari angka tonase semata.
“Sampah adalah persoalan serius yang butuh kesadaran bersama, bukan sekadar urusan memindahkan beban ke TPA,”ujarnya mengakhiri paparnya. (Djoko W)
