Malangpariwara.com – Maraknya penyebaran berita hoaks di media sosial kian menjadi perhatian berbagai pihak. Informasi yang tidak terverifikasi dengan mudah menyebar melalui berbagai platform digital dan berpotensi menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dalam situasi tersebut, peran media massa dinilai semakin penting sebagai pengontrol sekaligus penjernih arus informasi.
Hal ini disampaikan Anggota Komisi D DPRD Kota Malang, H. Asmualik, ST., yang menegaskan bahwa media memiliki tanggung jawab besar.
Yakni untuk memastikan setiap informasi yang disampaikan kepada publik telah melalui proses verifikasi yang ketat.
“Media harus mengutamakan bekerja dengan standar jurnalistik yang jelas, mulai dari cek fakta, konfirmasi narasumber, hingga keberimbangan informasi. Inilah yang membedakan media kredibel dengan akun anonim di media sosial,” ujarnya dalam acara Sosialisasi Peningkatan Kapasitas Jurnalis Ramah Anak, Rabu (11/2/2026), di salah satu mal di Kota Malang.
Perlunya Pengontrol Hoaks di Sosial Media
Menurutnya, di tengah derasnya arus informasi digital, masyarakat membutuhkan referensi yang dapat dipercaya.
Media arus utama memiliki mekanisme editorial dan kode etik jurnalistik yang menjadi rambu-rambu dalam menyajikan berita, sehingga dapat meminimalisir penyebaran informasi yang keliru.
Data dari berbagai lembaga pemeriksa fakta menunjukkan bahwa hoaks yang beredar di media sosial umumnya berkaitan dengan isu politik, kesehatan, dan bencana alam.
“Informasi palsu tersebut kerap menggunakan judul sensasional serta potongan gambar atau video yang diambil di luar konteks untuk menarik perhatian warganet,” sebutnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, sejumlah perusahaan media kini memperkuat rubrik cek fakta dan menjalin kolaborasi dengan komunitas literasi digital.
Langkah ini bertujuan memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan membagikan informasi.
Selain itu, media juga aktif meluruskan kabar yang tidak benar dengan menyajikan data akurat serta keterangan resmi dari pihak terkait.
Asmualik menambahkan, sinergi antara media, pemerintah, platform digital, dan masyarakat sangat diperlukan dalam memerangi hoaks.
Melalui kampanye literasi digital, masyarakat diimbau untuk selalu memeriksa sumber informasi, membaca isi berita secara utuh, serta tidak mudah terpancing oleh judul provokatif.
“Di era keterbukaan informasi saat ini, kecepatan bukan lagi satu-satunya ukuran dalam menyampaikan berita. Akurasi dan kredibilitas justru menjadi hal utama yang harus dijaga,” katanya.
“Dengan menjalankan fungsi kontrol sosial secara profesional, media diharapkan mampu menjadi garda terdepan. Terutama dalam menangkal penyebaran hoaks di media sosial serta menjaga kualitas informasi di ruang publik,” tandasnya. (Djoko W)
