Malangpariwara.com – Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Brawijaya (FTP UB) yang kini berubah nama Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem (FTAB UB) per Januari 2026,
kembali meraih sekaligus mempertahankan predikat puncak Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB).
Capaian ini menandai konsistensi FTP UB dalam menjaga standar tata kelola yang bersih, transparan, dan berorientasi pelayanan publik sejak 2019.
Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menegaskan bahwa implementasi Zona Integritas (ZI) di lingkungan kampus merupakan bagian dari komitmen institusi.
Terutama dalam mendukung visi pembangunan nasional, khususnya dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Zona Integritas melampaui angka-angka di atas kertas. Ini adalah langkah berkelanjutan untuk merawat kepercayaan masyarakat. Kami memastikan tata kelola anggaran di UB bertransformasi menjadi pelayanan publik yang berkualitas dan berorientasi hasil,” ujar Prof. Widodo di Malang, Jumat (13/2/2026).
Lebih lanjut lanjut Rektor menyampaikan bahwa UB harus konsisten merubah budaya dan kultur kerja yang semakin bagus.
Konsistensi Pertahankan Predikat WBBM
“Konsistensi UB dalam meraih predikat ini telah dimulai sejak 2019. Keberhasilan FTP mempertahankan WBBM selama lima tahun berturut-turut dinilai sebagai bukti nyata perubahan budaya kerja yang berkelanjutan di lingkungan kampus,” tukas Mantan Dekan FMIPA tersebut.
“Standarisasi WBBM adalah predikat tertinggi. Ini berarti FTP tidak hanya ‘bersih’ dari praktik korupsi, tetapi juga ‘melayani’ dengan standar prima,” imbuhnya.
Sementara itu, Dekan FTP UB, Prof. Yusuf Hendrawan, menyampaikan bahwa capaian ini merupakan hasil transformasi menyeluruh.
Yang dimulai sejak fakultas tersebut meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada 2019.
Transformasi Menyeluruh FTAB UB
Transformasi tersebut meliputi digitalisasi layanan, penguatan sistem pengawasan internal, serta peningkatan kualitas pelayanan publik.
Ia memaparkan tiga poin utama yang dilaporkan kepada KemenPAN-RB dalam proses evaluasi WBBM.
Pertama, evaluasi lima tahun pasca-perolehan predikat WBK. FTP UB melakukan perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) pada enam area perubahan reformasi birokrasi.
Dengan fokus pada penguatan kualitas pelayanan publik yang inklusif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan sivitas akademika.
Kedua, pengembangan inovasi unggulan berupa ekosistem birokrasi digital yang meminimalkan interaksi tatap muka untuk menutup celah maladministrasi.
Seluruh layanan utama, mulai dari persuratan, akademik, hingga keuangan, kini terintegrasi dalam sistem aplikasi daring.
“Digitalisasi total dilakukan melalui aplikasi terintegrasi untuk layanan persuratan, akademik, hingga keuangan. Kami juga menyediakan fasilitas ramah kelompok rentan seperti penyandang disabilitas dan lansia sebagai standar wajib WBBM,” jelas Prof. Yusuf Hendrawan.
Ketiga, dampak nyata terhadap mahasiswa dan pemangku kepentingan (stakeholder).
Hal ini tercermin dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang meningkat signifikan hingga mendekati skala sempurna (skala 4).
Selain itu, efisiensi waktu administrasi juga mengalami percepatan drastis. Dari yang sebelumnya memerlukan waktu berhari-hari menjadi hanya hitungan jam bahkan menit.
Menurut Prof. Yusuf Hendrawan, predikat WBBM bukanlah titik akhir, melainkan standar baru dalam budaya kerja FTP UB.
Pihaknya berkomitmen untuk terus melakukan inovasi dan menularkan semangat “Bersih Melayani” kepada fakultas lain di lingkungan Universitas Brawijaya.
“Jika WBK adalah bukti bahwa kami jujur, maka WBBM adalah bukti bahwa kami bekerja nyata untuk memudahkan urusan masyarakat,” pungkasnya.
Dengan capaian ini, FTP UB semakin memperkuat posisinya sebagai unit kerja yang tidak hanya unggul dalam bidang akademik dan riset.
Tetapi juga dalam tata kelola birokrasi yang profesional, transparan, dan akuntabel. (Djoko W)
