Malangpariwara.com – Pentingnya membangun budaya sadar bencana sejak usia dini kembali ditegaskan Guru Besar mitigasi bencana dari Universitas Brawijaya, Prof. Ir. Sukir Maryanto, S.Si., M.Si., Ph.D. Materi ini dibahas dalam forum Ngopi SAM (Ngobrol Santai Sama Media) FMIPA UB yang digelar Jumat malam (13/02/2026) di Kota Batu.
Dalam diskusi santai bersama insan media tersebut, Prof. Sukir menekankan bahwa pendidikan karakter kebencanaan perlu ditanamkan mulai dari jenjang Taman Kanak-kanak (TK) hingga Sekolah Dasar (SD).
Menurutnya, kesadaran menghadapi bencana tidak cukup hanya melalui sosialisasi sesaat. Tetapi harus dibentuk menjadi budaya yang melekat pada diri anak sejak kecil.
Adopsi Konsep Jepang
Prof. Sukir menjelaskan, pendekatan pendidikan karakter kebencanaan yang ia dorong terinspirasi dari praktik di Jepang, melalui program school watching dan town watching.
Konsep tersebut mengajak anak-anak untuk mengenali lingkungan sekitarnya, memahami potensi risiko, serta mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan ketika terjadi bencana.
Dengan cara ini, anak tidak hanya memahami teori, tetapi juga terlatih secara mental dan praktis.
“Di Jepang, sadar bencana sudah menjadi budaya, bahkan bagi anak TK. Ketika terjadi gempa atau bencana lain, mereka sudah tahu harus berlindung di mana dan bagaimana menyelamatkan diri,” ujar Prof. Sukir.
Ia menilai keberhasilan tersebut tidak terlepas dari sistem pendidikan Jepang yang menempatkan pembentukan karakter sebagai fondasi utama pembelajaran.
Sekolah Berfungsi Ganda Saat Bencana
Selain sebagai pusat pendidikan, Prof. Sukir juga menyoroti peran strategis sekolah sebagai lokasi evakuasi dan tempat pengungsian ketika terjadi bencana.
Menurutnya, dengan integrasi pendidikan karakter kebencanaan di sekolah. Maka fungsi lembaga pendidikan menjadi multifungsi: sebagai tempat belajar sekaligus sebagai shelter darurat.

“Sekolah dapat menjadi tempat penampungan sementara bagi masyarakat terdampak. Maka desain, manajemen, dan kurikulumnya harus selaras dengan upaya mitigasi,” jelasnya.
Dalam paparannya, Prof. Sukir menegaskan bahwa masyarakat adalah pihak pertama yang menghadapi bencana.
Karena itu, pendekatan town watching menjadi penting agar warga mampu mengenali potensi bahaya di lingkungan masing-masing.
Ia menyebutkan, para ahli kebencanaan tidak selalu berada di lokasi saat bencana terjadi.
Oleh sebab itu, kemampuan evakuasi mandiri dan pemahaman karakter wilayah harus dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.
“Yang pertama kali menghadapi bencana adalah masyarakat. Mereka yang tahu kondisi lingkungannya, mereka yang harus mampu menyelamatkan diri,” tegasnya.
Dorongan Masuk ke Program Pemerintah
Prof. Sukir berharap pendidikan mitigasi bencana tidak hanya menjadi inisiatif akademik.
Tetapi diintegrasikan secara sistematis dalam kebijakan pemerintah, termasuk dalam pengembangan kurikulum berbasis zonasi.
Ia menilai, penerapan kurikulum kebencanaan sejak awal akan memperkuat ketahanan masyarakat Indonesia yang secara geografis berada di kawasan rawan bencana.
Dengan penguatan karakter, kesadaran, serta latihan berkelanjutan sejak usia dini, ia optimistis budaya sadar bencana dapat tumbuh dan mengakar di tengah masyarakat.
Forum Ngopi SAM pun menjadi ruang refleksi bahwa mitigasi bencana bukan hanya soal teknologi dan peringatan dini.
Namun juga tentang membangun karakter dan kesiapsiagaan generasi masa depan. (Djoko W)






