Malangpariwara.com – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan harapannya agar kebijakan pembelajaran daring tidak diberlakukan dalam waktu dekat.
Hal tersebut disampaikan menyusul belum adanya surat resmi terkait wacana tersebut yang diterima pihaknya.
Menurut Suwarjana, penerapan pembelajaran daring dinilai berpotensi menimbulkan beban tambahan, baik bagi siswa maupun orang tua. Ia menilai, pengalaman selama pandemi Covid-19 menjadi pelajaran penting bahwa sistem daring memiliki sejumlah tantangan, terutama dalam hal pendampingan belajar dan kebutuhan biaya tambahan.
“Kalau kami berharap jangan daring dulu. Karena dampaknya tidak hanya ke siswa, tetapi juga orang tua. Mulai dari pendampingan hingga kebutuhan paket data, itu pasti menambah beban biaya,” ujarnya.
Selain itu, Suwarjana juga menyoroti efektivitas pembelajaran apabila skema daring hanya diterapkan dalam dua hari dalam sepekan.
Menurutnya, hal tersebut berpotensi mengganggu pencapaian target kurikulum yang telah dirancang untuk satu semester.
“Kalau hanya dua hari daring, tentu perlu dihitung kembali apakah cukup untuk memenuhi beban kurikulum. Biasanya lima hari pembelajaran, ini harus disesuaikan dengan jam pelajaran yang ada,” jelasnya.
Terkait agenda pendidikan ke depan, Suwarjana memastikan bahwa setelah bulan April akan tetap dilaksanakan Tes Kemampuan Akademik (TKA) bagi siswa kelas 6 dan kelas 9 sebagai bagian dari evaluasi capaian belajar.
Di sisi lain, Disdikbud Kota Malang juga akan melakukan evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) bersama instansi terkait, seperti Dispangtan dan Dinas Kesehatan.
Evaluasi ini rencananya dilakukan setelah Lebaran dengan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan kualitas program tetap terjaga.
“Evaluasi akan kami lakukan bersama. Setelah masuk sekolah nanti, kami kumpulkan semua pihak untuk membahas perbaikan ke depan,” katanya.
Suwarjana menambahkan, selama pelaksanaan MBG sebelumnya, tidak ditemukan laporan kasus serius seperti keracunan makanan. Namun, terdapat beberapa masukan dari sekolah terkait kualitas menu yang disajikan, khususnya saat diberikan dalam bentuk makanan kering.
“Alhamdulillah tidak ada kasus keracunan. Hanya ada laporan terkait menu yang dinilai kurang sesuai, sehingga diminta untuk diperbaiki,” ungkapnya.
Saat ini, laporan yang masuk terkait evaluasi MBG baru berasal dari satu Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Pihaknya memastikan akan terus melakukan pemantauan dan perbaikan guna meningkatkan kualitas layanan ke depan.(Djoko W)
