Malangpariwara.com – Anggota DPRD Kota Malang, Arief Wahyudi, memberikan tanggapan atas gagasan Wali Kota Malang yang mendorong Aparatur Sipil Negara (ASN) menggunakan sepeda atau angkutan umum setiap hari Jumat sebagai upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM).
Menurut Arief, program tersebut pada dasarnya merupakan langkah positif dalam mendukung efisiensi energi sekaligus mengampanyekan gaya hidup ramah lingkungan. Namun demikian, ia menilai kebijakan tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam agar tidak hanya bersifat simbolis.
“Gagasan ini bagus, apalagi dalam rangka penghematan BBM. Meski begitu, sampai saat ini juga belum ada petunjuk resmi dari pemerintah pusat maupun provinsi,” ujarnya.
Arief menambahkan, jika dilihat dari sisi penghematan BBM, dampaknya dinilai tidak terlalu signifikan apabila hanya diterapkan satu hari dalam sepekan. Karena itu, ia mengingatkan agar kebijakan tersebut tidak berhenti pada tataran simbol semata.
Lebih lanjut, ia menyoroti kondisi geografis dan domisili ASN di Kota Malang yang cukup beragam. Banyak ASN yang tinggal di wilayah Kabupaten Malang atau lokasi yang cukup jauh dari tempat kerja, bahkan tidak terjangkau angkutan umum.
“Perlu dipertimbangkan juga ASN yang rumahnya jauh dari kantor. Kantor Pemkot Malang tersebar dari wilayah selatan hingga utara kota, sehingga tidak semua ASN mudah mengakses transportasi publik,” jelasnya. Jum’at(27/03/26).
Sebagai alternatif, Arief mengusulkan solusi yang lebih realistis, seperti mendorong ASN yang biasa menggunakan mobil pribadi untuk beralih ke sepeda motor yang dinilai lebih hemat BBM serta dapat mengurangi kebutuhan lahan parkir.
“Perubahan dari mobil ke sepeda motor mungkin lebih mudah diterapkan dibanding langsung beralih ke sepeda pancal, yang tentu tidak ringan bagi sebagian ASN,” katanya.
Ia menekankan pentingnya mencari solusi bersama yang tidak hanya berorientasi pada penghematan energi, tetapi juga tetap menjaga kualitas pelayanan publik kepada masyarakat.
“Mari kita cari solusi terbaik, terutama sebagai antisipasi ketika BBM langka atau mahal. Yang penting, kebijakan ini jangan sampai mengganggu pelayanan publik dan tidak sekadar menjadi simbol saja,” pungkas Aleg FPKB Dapil Klojen itu. (Djoko W)
