Pembina Lingkungan Tingkat Nasional Bambang Ir Apresiasi DPRD Kota Malang
Ir.H. Bambang Irianto Pembina Lingkungan Tingkat Nasional(foto:JKW)
Selasa, 28 September 2021
Malangpariwara.com –
Semoga apa yang menjadi harapan pedagang pasar Blimbing kepada DPRD Kota Malang untuk memperjuangkan aspirasi seluruh pedagang yang tergabung dalam Asosiasi pedagang Pasar Blimbing terwujud.
Hal itu disampaikan Bambang Ir kepada Malangpariwara setelah membaca berita puluhan pedagang pasar yang diwakili sub lapak melakukan audiansi bersama Ketua DPRD dan 7 Anggota Komisi B yang membidangi perekonomian dan keuangan kemarin, Senin (27/9/21).
Menurut Bambang Ir penyandang gelar Pembina Lingkungan Tingkat Nasional yang di sematkan Presiden RI Joko Widodo, Pasar tradisional, pasar modern dan appartemen sudah pastilah ROH nya beda jauh. Maka jangan dipaksakan jadi satu.
“Pasar Blimbing adalah pasar tradisional, maka jangan dicampur dengan yang lain. Bangun saja menjadi pasar tradisional yang lebih besar, rapi, bersih, aman, nyaman. Bangun saja dengan APBD/APBN dengan sistim multi years. Tidak pakai investor. Karena Investor juga tidak bodoh, pastilah cari keuntungan. Disinilah awal mula terjadi konflik,” ungkap inisiator Kampung Glintung Go Green. Selasa(28/9/21).
“Tetaplah di jalur pasar tradisional sebagai perwujudan ekonomi kerakyatan,” harap Bambang Ir.
Untuk diketahui, kemarin Senin (27/9/21) Pedagang Pasar Blimbing Kota Malang kembali meminta kejelasan nasib pasar kepada pemerintah Kota Malang. Kurang lebih 20 perwakilan pedagang yang tergabung dalam Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Blimbing melakukan audiensi dengan DPRD Kota Malang, Senin (27/9).
Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika didampingi jajaran Komisi B DPRD Kota Malang menerima audiensi tersebut. Keluh kesah hingga tuntutan disampaikan perwakilan pedagang.
Ketua Asosiasi Pedagang Pasar Tradisional Blimbing Bawon Mujiono Slamet menyampaikan bahwa stagnansi atau statu quo pengerjaan revitalisas Pasar Blimbing dirasa sangat merugikan pedagang Pasar Blimbing.
“Dapat kami sampaikan sejak adanya status quo selama 11 tahun ini, kondisi Pasar Blimbing sangat tidak terawat. Kami tahu karena tidak adanya anggaran perawatan yang dialokasikan melalui APBD karena status quo ini. Tapi ini mengakibatkan omzet turun cukup signifikan bagi pedagang,” papar Bawon kemarin.
Dalam kondisi yang sangat memprihatinkan tersebut, selama ini, lanjut Bawon, pedagang tetap melakukan perawatan dan pembenahan secara swadaya. Dan seluruh pedagang tetap melakukan aktivitas dagang di Pasar Blimbing karena alasan ekonomi.
Karena tetap harus beraktivitas dagang inilah, pedagang juga secara terpaksa harus tetap melaksanakan kewajiban untuk membayar pajak retribusi.
“Kami hanya berharap kejelasan nasib revitalisasi pasar kita ini jelas. Dan segera dilakukan revitalisasi agar tidak terus menerus memberatkan pedagang. Kami minta kejelasan PKS (Perjanjian Kerjasama) nya seperti apa sekarang. Itu dulu,” tutur Bawon.
Atas penyampaian uneg-uneg ini, asosiasi pedagang Pasar Blimbing meminta DPRD Kota Malang dapat menyampaikan aspirasi yang disampaikan pada audiensi agar diteruskan ke jajaran eksekutif Pemkot Malang.
Menanggapi aspirasi ini, Ketua DPRD Kota Malang I Made Riandiana Kartika menjelaskan akan segera berkirim surat resmi kepada Pemkot Malang. Khususnya kepada pimpinan daerah langsung.
“Kami menerima aspirasi ini dan akan segera kami tindaklanjuti. Kami menyadari 11 tahun bukanlah waktu pendek bagi pedagang Pasar Blimbing. Maka dari itu secepatnya kita akan bantu cari solusinya,” tegas Made.
Ia mengakui akan segera menjadwalkan pertemuan dengan pimpinan daerah Kota Malang dan perangkat daerah terkait untuk membahas khusus permasalahan Pasar Blimbing ini.
Meski begitu DPRD Kota Malang akan mendorong pemda untuk bisa bersikap tegas dan cepat. Khususnya untuk mencari celah hukum, agar bisa memberi anggaran perawatan pada pasar tersebut Made meyakini ada celah/jalan yang bisa ditempuh untuk minimal bisa melakukan perawatan kecil di Pasar Blimbing.
“Memang yang urgent adalah perawatannya. Saya yakin meskipun masih di status quo, ada celah yang bisa ditempuh. Karena bagaimanapun pelayanan publik dan kepada masyarakat ini jauh lebih penting,” pungkas Made prihatin.( Djoko Winahyu )
