Jum’at, 10 Maret 2023
Malangpariwara.com – Sebagai bentuk hadirnya Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dalam mendukung upaya penguatan layanan kesehatan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) sebagai penyelenggara Program JKN turut serta dalam kegiatan Seminar dan Lokakarya Nasional Dari Misi Menjadi Aksi “Penguatan Layanan
Kesehatan” yang diselenggarakan oleh Asosiasi Dinas Kesehatan Seluruh Indonesia (ADINKES), Kamis (09/03/23).
Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS Kesehatan Lily Kresnowati menjadi salah satu narasumber dalam kegiatan seminar dan lokakarya tersebut.
“Dibutuhkan kolaborasi untuk menjaga kesinambungan Program JKN dan untuk menjaga kualitas layanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, karena hal tersebut bukan hanya menjadi tanggung jawab BPJS Kesehatan, tetapi juga menjadi tanggung jawab stakeholder maupun semua pihak yang terlibat,” ujar Lily.
Penjaminan pelayanan peserta JKN dilakukan secara berjenjang dimulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Primer (FKTP).
Peserta JKN akan mendapatkan standar pelayanan yang sama dan tidak dibedakan berdasarkan besaran iuran atau kelas kepesertaan yang dipilih.
Hal tersebut tentunya sesuai dengan indikasi medis masing-masing pasien peserta JKN.
Lily menyampaikan apresiasinya kepada ADINKES atas terselenggaranya acara tersebut. Ia berharap adanya sinergi dari berbagai stakeholder untuk bersama meningkatkan mutu pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia.
“Pemberian pelayanan kesehatan dasar diharapkan dapat diselesaikan di FKTP, yang kami lihat pelayanan di FKTP saat ini masih belum optimal, padahal disini dapat mengurangi antrean di FKRTL. Untuk pelayanan kesehatan yang didapatkan tidak akan ada diskriminasi, manfaat medis semuanya setara tidak ada pembedaan pelayanan yang diberikan antara kelas 1,2 dan 3,” terang Lily.
Hipertensi saat ini menjadi faktor risiko tertinggi penyebab kematian di dunia. Data
menunjukkan sebanyak 10,85 juta kematian di dunia faktor risiko penyebabnya adalah Hipertensi.
Di Indonesia, prevalensi Hipertensi sebesar 34,1%. Masyarakat yang menderita
penyakit Hipertensi dan sudah terdaftar menjadi peserta JKN dapat mengikuti Program Pengelolaan Penyakit Kronis (PROLANIS).
Pasien Hipertensi yang berpotensi mengikuti Program Prolanis dirujuk balik dari FKRTL ke FKTP.
Selama tahun 2021-2022 terdapat sejumlah 830 ribu Peserta JKN terdiagnosis Hipertensi yang telah mengikuti Program Prolanis.
“Agar Program Prolanis yang dilakukan berhasil, sangat dibutuhkan upaya kemandirian peserta untuk meningkatkan derajat kesehatan, jadi juga harus ada kemauan dari peserta untuk sembuh,” tambah Lily.
Lily menjelaskan bahwa peserta JKN baik dalam kondisi sehat, berisiko maupun sakit dapat memanfaatkan Pelayanan Promotif Preventif dalam Program JKN.
Pelayanan Promotif Preventif dalam Program JKN merupakan Upaya Kesehatan Perorangan (UKP) yang diberikan melalui FKTP yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Sedangkan Pelayanan Promotif Preventif JKN untuk mencegah Hipertensi, dilakukan melalui promosi kesehatan, skrining riwayat kesehatan dan pelayanan penapisan/ skrining kesehatan tertentu.
“Layanan JKN tidak hanya untuk yang sakit, yang sehat juga bisa memanfaatkan Pelayanan Promotif Preventif JKN. Peserta JKN bisa melakukan skrining riwayat kesehatan paling tidak sekali dalam satu tahun. Skrining riwayat kesehatan tersebut bisa dilakukan melalui FKTP, Aplikasi Mobile JKN, Website BPJS Kesehatan maupun Chat Asisstance BPJS Kesehatan
(CHIKA),” jelas Lily.
Dalam kesempatan yang sama, Lily menyampaikan bahwa saat ini pemerintah sangat fokus terhadap jaminan kesehatan yang diterima oleh masyarakat Indonesia.
Hal tersebut terbukti dari semakin banyak daerah yang sudah menyandang status kepesertaan Universal Health Coverage (UHC) dengan cakupan kepesertaan Program Jaminan Kesehatan sampai dengan 31 Januari 2023 mencapai 250,66 juta jiwa atau 91,03% dari total jumlah penduduk.
“Kami sangat berharap semua masyarakat Indonesia terdaftar menjadi peserta JKN. Bagi peserta yang tidak mampu bisa didaftarkan menjadi Penerima Bantuan Iuran (PBI), apalagi saat ini sudah banyak daerah yang sudah UHC, sehingga semua warga bisa mendapatkan jaminan kesehatan. Dalam tiga tahun ini kami terus berupaya untuk melakukan transformasi
mutu layanan, kami berharap semua stakeholder untuk ikut melakukan transformasi mutu layanan, mari bersinergi untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik kepada seluruh penduduk Indonesia,” pungkas Lily. (Djoko W)
