Tingkatkan Kualitas Pendidikan, Berbagai Kebijakan di Era Kepemimpinan Sutiaji dan Sofyan Edi

Sabtu, 23 September 2023

Malangpariwara.com – Menjamin ketersediaan akses pendidikan dan meningkatkan kualitas pendidikan menjadi salah satu fokus Pemerintah Kota (Pemkot) Malang dalam kepemimpinan Wali Kota Sutiaji dan Wakil Wali Kota Sofyan Edi Jarwoko. Sebab, hal itu juga menjadi visi yang diusung dalam 4 Arah Kebijakan Pembangunan 2023 bersama dengan kesehatan dan layanan dasar lainnya.

Apalagi, hal itu juga turut menjadi salah satu indikator dalam indeks pembangunan manusia (IPM) Kota Malang. Namun, catatan bagus berhasil diraih. Yakni adanya peningkatan pada IPM dari tahun ke tahun. Di tahun 2019, IPM Kota Malang berada di angka 81,32. Angka itu terus naik hingga di tahun 2022 mencapai 82,71.

Wali Kota Malang Sutiaji pun berkomitmen untuk terus menjaga kualitas pendidikan yang ada saat ini. Apalagi dengan adanya Kurikulum Merdeka yang saat ini mulai diterapkan. Dimana hal itu menurutnya juga dinilai mampu untuk menggali potensi guru maupun peserta didik.

“Apalagi saat ini ada Kurikulum Merdeka dimana guru sebagai fasilitator yang tugasnya mengarahkan peserta didik untuk belajar sesuai minat dan kemampuannya,” kata Sutiaji.

Selain itu, di era kepemimpinannya sejak tahun 2018, Pemkot Malang berhasil membangun tiga sekolah menengah pertama (SMP) negeri. Yakni, SMP Negeri 28, SMP Negeri 29 dan SMP Negeri 30. Hal itu tidak lain adalah langkah kongkret dalam upaya memeratakan akses pendidikan.

Sementara itu, ketiga sekolah yang dibangun tersebut didesain dan dikonsep dengan lebih modern serta ramah lingkungan. Selain itu, juga dilengkapi sejumlah fasilitas penunjang. Seperti perpustakaan, laboratorium dan fasilitas olahraga.

Selain upaya pemerataan pendidikan, pembangunan ketiga SMPN ini juga dimaksudkan untuk mengakomodir peningkatan jumlah siswa dari waktu ke waktu. Dan juga untuk mengurangi beban yang kemungkinan terjadi di sekolah-sekolah lain.

“Adanya tiga pembangunan sekolah baru ini sedikit banyak mengurangi atau bisa menampung anak-anak yang tidak bisa sekolah negeri di wilayah Polehan, Mulyorejo dan Gadang,” ujar Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang Suwarjana.

Selain dua hal itu, capaian di bidang pendidikan di Kota Malang adalah terwujudnya sekolah gratis. Dimana pelaksanaannya, dilakukan melalui Bantuan Operasional Daerah (Bosda). Kemudian, adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) yang mengatur honorarium Guru Tidak Tetap (GTT) dan Pegawai Tidak Tetap (PTT).

Dalam hal ini, Disdikbud Kota Malang berupaya memberikan insentif setiap bulan bagi guru pendidikan anak usia dini (PAUD). Sedangkan untuk guru SD dan SMP, telah diatur dalam Perwal untuk disesuaikan dengan ijazah. Selain itu juga termasuk upaya penguatan kepada kepala sekolah dan SDM lainnya.

Untuk guru PAUD yang jumlahnya mencapai sekitar 2.300 orang, mendapat insentif sebesar Rp 600 ribu per bulan. Sementara untuk guru SD dan SMP, baik GTT maupun PTT menerima Rp 2.050.000. Sedangkan bagi yang belum sarjana, menerima sebesar Rp 1.850.000.

“Itu gaji murni dari APBD. Makanya teman-teman GTT terlindungi dengan adanya Perwal,” ujar Suwarjana.

Selanjutnya, di sektor pendidikan Pemkot Malang juga memberikan beasiswa bagi jenjang SMA SMK Sederajat dan Perguruan Tinggi. Pada tahun 2023 ini, setidaknya ada sekitar 320 penerima beasiswa. Rinciannya, sebanyak 200 mahasiswa S1 dan 120 pelajar SMA/SMK. Dengan jumlah dana beasiswa yang diberikan Rp 5,4 Miliar.

Besaran beasiswa bagi pelajar adalah Rp 440 ribu per bulan, sementara untuk mahasiswa sebesar Rp 2 juta per bulan. Seluruhnya bersumber dari dana APBD Kota Malang.

Selain itu, Pemkot Malang juga mencanangkan program pendidikan kesetaraan untuk menekan angka tersebut. Pendidikan kesetaraan biasanya lebih dikenal dengan pendidikan kejar paket yang dapat dimanfaatkan siswa putus sekolah di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Kota Malang.

Kemudian untuk menunjang kebutuhan akses ke sekolah, Pemkot Malang juga menyediakan sebanyak 6 bus dan 7 minibus. Yang biasanya digunakan sebagai moda transportasi antar jemput pelajar sekolah. Jika ditotal, sebesar 25 persen APBD Kota Malang diarahkan untuk sektor pendidikan.

Selain itu, dalam mewujudkan Malang Bermartabat, kurikulum Baca Tulis Hitung (Calistung) untuk siswa tingkat pertama sekolah dasar (SD) serta menggantikan dengan pendidikan karakter. Melalui hal itu, Pemkot Malang bersama stakeholder terkait bertekad mewujudkan pendidikan karakter sejak dini.

Pendidikan karakter ini menjadi prioritas pemerintah daerah sebelum adanya arahan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Gagasan yang diinisiasi sejak 2018 gayung bersambut. Yakni dengan dikeluarkannya Kebijakan Merdeka Belajar dan Kurikulum Merdeka oleh pemerintah pusat di tahun 2022.

Suwarjana mengatakan, wacana itu dilatarbelakangi banyaknya generasi muda yang krisis identitas diri. Untuk itu, penguatan pendidikan karakter menjadi hal penting yang harus dilakukan pemerintah.

“Makanya beliau (Sutiaji) mensosialisasikan bahwa anak (kelas) satu dua (SD) itu tidak boleh calistung, mereka masih bermain. Kemudian untuk martabat dalam hal ini adalah karakter anak,” jelas Suwarjana.

Pendidikan karakter ini nantinya harus mampu mengimbangi pendidikan akademik. Kebijakan ini sudah direalisasikan di Kota Malang, termasuk adanya pendidikan anti bullying. Transformasi konsep pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter dan menumbuhkembangkan potensi kreatif peserta didik. Tidak hanya berdampak positif terhadap pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) ke-4, yakni pendidikan bermutu dan inklusif.

Lebih luas lagi, yakni target SDGs ke-1 tentang pengentasan kemiskinan, SDG ke-8 tentang pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dan SDG ke-10 tentang pengurangan ketimpangan juga akan secara korelatif bergerak membaik.

Pendidikan karakter, tambahnya, memiliki peran penting bagi perkembangan anak usia dini. Misalnya saja latihan tertib mengantre, meminta maaf ketika salah, mengucapkan terima kasih saat mendapatkan bantuan dari orang lain, dan lainnya.( Djoko W)