Ini Alasan Kenapa Ketua Dewan ngaku Kecewa ke Pj. walikota Malang
Sabtu, 20 Juli 2024
Malangpariwara.com – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang I Made Riandiana Kartika mengaku kecewa dengan Pj Wali Kota Malang Wahyu Hidayat. Terlebih setelah dirinya mengaku melakukan pengajuan pengunduran diri sebagai Pj Wali Kota Malang untuk menuju Pemilihan Wali Kota (Pilwalkot) Malang.
Sebab menurut Made, saat berencana mengusulkan nama Wahyu Hidayat untuk menjadi Pj Wali Kota Malang pada 2023 lalu karena tak ada signal bagi yang bersangkutan untuk maju Pilkada. Sehingga saat itu dirinya berharap benar-benar ada netralitas.
“Kalau saja saat itu beliau bilang ‘ya lihat situasi’ (untuk maju Pilkada) kita gak akan mengusulkan beliau, kok. Karena kita menginginkan beliau menjadi Pj ini sampai Februari 2025. Kenapa kami mengambil ASN luar saat itu, ya supaya betul-betul netral, kan begitu,” sesal Made.
Made mengatakan, hal itu juga disampaikan saat Wahyu Hidayat mengatakan kesanggupannya untuk diusulkan menjadi Pj Wali Kota Malang. Menurutnya, saat itu Wahyu dikenal sebagai seorang birokrat murni yang tidak memiliki ketertarikan pada kontestasi Pilkada.
“Oke setiap orang ada hak untuk berpolitik, tapi kan bisa disampaikan di awal. Kita kan sudah nanya. Kecuali kalau di awal kita gak tanya,” tegas Made.
Dan saat ini, dirinya juga merasa kecewa lantaran susunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang menurutnya rentan dimanfaatkan untuk kegiatan politik. Beberapa diantaranya seperti pembagian seragam gratis hingga pengadaan eskalator MCC.
“Pembagian seragam gratis kemarin, Komisi D yang mati-matian untuk memperjuangkan itu tidak dilibatkan. Usulan untuk eskalator MCC, itu Komisi B yang memperjuangkan agar fungsi dari MCC bisa lebih optimal. Tapi kemarin DPRD tidak dilibatkan pada saat peresmiannya,” jelas Made.
Hal itulah yang menurutnya membuat iklim penyelenggaraan pemerintahan di Kota Malang terkesan tidak nyaman. Untuk itu, dirinya berharap agar tidak ada kegiatan kepemerintahan yang dicampur adukkan dengan kegiatan bernuansa politis.
“Inilah yang menjadi kita tidak nyaman dengan seperti ini. Sebaiknya laksanakan saja fungsi adminisitratif,” imbuh Made.
Dirinya juga berharap agar hal itu dapat turut dicermati oleh jajaran aparatur sipil negara (ASN). Terlebih agar tidak turut terlibat dalam kegiatan bernuansa kampanye.
“Pasti akan kami semprot di situ. Karena DPRD punya 3 fungsi yaitu anggaran, legislasi, pengawasan,” pungkas Made.(Djoko W)
