Dewan Pers Soroti Fenomena Ledakan Media online Ancaman Disrupsi Digital di Jawa Timur

Malang, 18 Juni 2025

Malangpariwara.com – Wakil Ketua Dewan Pers, Totok Suryanto, mengungkapkan keprihatinan mendalam atas kondisi media di Jawa Timur yang dinilainya semakin mengkhawatirkan.

Dalam paparannya pada Rapat Koordinasi Peningkatan Nilai Indeks Kemerdekaan Pers di Hotel Mercure Malang, Rabu (18/6), di Hall Grand Mercure Malang Mirama. Totok menyoroti fenomena ledakan media online yang tidak diimbangi dengan kepatuhan terhadap kaidah jurnalistik.

“Sekarang ini media bukan hanya tumbuh, tapi meledak. Di Jawa Timur, Jakarta, Surabaya, Medan, hingga Makassar, kondisinya mirip. Media bermunculan tanpa kontrol, bahkan banyak yang tidak berlandaskan kode etik,” ujarnya dalam forum literasi media yang digelar Kemenko Polhukam RI.

Totok mengungkapkan, disrupsi digital telah memicu persaingan yang semakin tajam antara media profesional dan media sosial individu. Kondisi ini tidak hanya mengancam keberlangsungan media mainstream, tetapi juga menciptakan celah bagi praktik-praktik penyalahgunaan media oleh oknum tidak bertanggung jawab.

“Banyak orang dengan mudah mendirikan media online, menyebut diri wartawan, tapi tanpa iktikad baik dan tanpa kompetensi. Ini berbahaya,” tegas Totok.

Ia menambahkan, saat ini menjamur media yang menggunakan nama-nama institusi resmi negara, seperti “bareskrim.com”, “KPK Online”, atau “borgol.com”, yang justru disalahgunakan untuk menimbulkan rasa takut.

“Saya bahkan pernah menyampaikan langsung ke Irwasum Polri. Ada oknum wartawan yang mengenakan atribut menyerupai aparat hukum dan menyalahgunakannya untuk mengintimidasi,” ujar Totok, merujuk pada kasus di Sumatera Utara yang menimpa seorang jurnalis dari media tidak resmi.

Kondisi ini, menurutnya, diperparah oleh lemahnya keberlanjutan (sustainability) media profesional yang justru sering tertekan secara ekonomi. Banyak media resmi dan terverifikasi bahkan harus melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) karena kesulitan biaya operasional, sementara media abal-abal terus menjamur.

“Yang menyedihkan, media yang taat kode etik dan terverifikasi justru mengalami tekanan, sementara media tidak kredibel terus tumbuh tanpa kendali,” ucapnya prihatin.

Guna menghadapi fenomena ini, Dewan Pers terus aktif melakukan literasi media ke berbagai daerah. Ia menyebut banyak pihak seperti kepala desa, kepala sekolah, hingga pimpinan bank daerah yang menjadi korban intimidasi oleh pihak-pihak yang mengatasnamakan wartawan.

“Contohnya di Parepare, Sulawesi Selatan, ada pimpinan bank yang sampai tidak pulang selama tiga hari karena diancam kelompok yang mengklaim sebagai wartawan,” ungkap Totok.

Di Jawa Timur sendiri, Dewan Pers telah melaksanakan kegiatan literasi di Mojokerto, Pamekasan, Surabaya, dan Kediri. Polanya hampir sama: media tidak taat etik menjamur, kontrol lemah, dan masyarakat bingung memilah informasi yang kredibel.

Totok menegaskan bahwa jika kondisi ini terus dibiarkan, kepercayaan publik terhadap media bisa tergerus. Oleh karena itu, upaya literasi dan penguatan tata kelola media perlu diperkuat agar ekosistem pers di Indonesia tetap sehat dan profesional.

“Media seharusnya menyampaikan informasi, bukan menjadi alat intimidasi. Kita butuh kerja bersama agar kebebasan pers tetap bermartabat dan bertanggung jawab,” tandasnya.

Acara ini juga dihadiri oleh perwakilan dari Kepolisian, Kejaksaan, dan Dinas Kominfo, yang bersama-sama mendukung peningkatan indeks kemerdekaan pers di wilayah Jawa Timur.

Pejabat dari Kemenko Polkam; Marsekal Muda TNI Eko Dono Indarto, Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi dah Informasi.

Sedangkan untuk narasumber Narasumber

1. Totok Suryanto, Wakil Ketua Dewan Pers

2. ⁠Farida Dewi Maharani, Direktur Ekosistem Media, Kementerian Komunikasi dan Digital

3. ⁠Desy Meutia Firdaus, Plt. Direktur E pada JAM Pidum Kejaksaan Agung4. ⁠Kombespol Tri Atmojo, Kabag Renops Stamaops Polri.(Djoko W)