Minggu, 26 Oktober 2025
Malangpariwara.com – Anggota DPRD Kota Malang Fraksi PKB, Arief Wahyudi, menilai lambannya Pemerintah Kota Malang dalam menangani ambrolnya Jembatan Sonokembang di Kelurahan Pandanwangi, Kecamatan Blimbing, patut disorot.
Ia menegaskan bahwa penanganan bencana seharusnya bisa dilakukan cepat tanpa harus menunggu anggaran tertulis di APBD.
“Wajar saja publik menyoroti lambannya Pemerintah Kota Malang menyikapi ambrolnya jembatan Sono Kembang – Kalurahan Pandanwangi, karena sudah dua minggu lebih pemerintah hanya menutup jembatan tersebut agar tidak dilalui kendaraan,” kata Arief saat dihubungi, Minggu (26/10/2025).
Menurutnya, jalan tersebut merupakaan akses jalan yang cukup vital dan banyak dimanfaatkan oleh masyarakat.
Arief itu menyebut, pemerintah justru perlu bergerak cepat dengan dasar hukum yang memungkinkan tindakan darurat.
“Seharusnya Pemerintah bisa memakai dasar hukum Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 yang diubah dengan Peraturan Presiden nomor 12 tahun 2021. Dan yang lebih teknis lagi bisa dibaca Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah ( LKPP ) nomor 6 tahun 2024,” terang anggota Komisi C itu.
Peraturan itu mengatur penanganan keadaan darurat. Jembatan ambrol karena bencana, bisa langsung ditangani tanpa menunggu APBD.
Arief juga menyoroti rencana Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang yang akan menyewa jembatan Bailey senilai dua miliar rupiah. Ia menilai langkah itu tidak efisien di tengah keterbatasan anggaran.
“Daripada kita menyewa jembatan sementara dengan anggaran Rp2 Miliar, lebih baik sekalian saja dibangun ulang kalau perhitungan sementara dari DPUPRKP Rp5 sampai Rp6 M,” tegasnya.
Diketahui sebelumnya, Kepala DPUPRPKP Kota Malang Dandung Djulharjanto menjelaskan bahwa rencana sewa jembatan Bailey dilakukan karena anggaran Biaya Tidak Terduga (BTT) tidak mencukupi untuk pembangunan permanen.
“Jadi dari anggaran BTT itu hanya ada anggaran yang bisa digunakan Rp2 miliar. Sementara kebutuhannya Rp5,3 miliar” kata Dandung, Jumat (24/10/2025).
Arief Wahyudi menegaskan, DPRD mendukung langkah cepat pemerintah, namun tetap berharap penggunaan anggaran dilakukan dengan efisien dan berorientasi pada solusi jangka panjang.
“Masyarakat menunggu Langkah cepat dari pemerintah agar Masyarakat tidak terus dirugikan berkepanjangan atas musibah ini,” pungkasnya.(Djoko W)
