Malangpariwara.com – Wakil Ketua II DPRD Kota Malang, Trio Agus Purwono, menegaskan APBD Kota Malang tahun 2026 mengalami penurunan signifikan sejumlah Rp300 Miliar.
Dari sekitar Rp2,7 triliun menjadi kurang lebih Rp2,4 triliun.
Turunnya transfer keuangan dari pemerintah pusat menjadi faktor utama berkurangnya anggaran daerah.
“APBD Kota Malang tahun 2026 ini mengalami penurunan yang cukup signifikan yaitu dari 2,7 di tahun 2025, menjadi 2,4. Artinya ada penurunan 300 miliar yang ini disebabkan karena adanya penurunan di keuangan darah dari pusat Kota Malang,” ujarnya saat dihubungi, Sabtu, (29/11/2025).
Tata Ulang APBD
Menurut Trio, kondisi ini membuat pemerintah harus menata ulang konstruksi APBD agar program prioritas tetap terlaksana.
Trio mencontohkan salah satu pos yang terpaksa disesuaikan adalah Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP).
“TPP, Tambahan Penghasilan Pegawai, yang turun hampir 20 persen. Hal ini disebabkan ya karena turunnya TKD, yang mau nggak mau. Beberapa program-program itu juga disesuaikan karena memang minimnya dana yang ada,” jelasnya.
Dalam hal ini, perlu adanya penguatan pendapatan daerah untuk menambal kekurangan anggaran.
Trio menekankan pentingnya intensifikasi dan ekstensifikasi pajak serta retribusi daerah.
Pemerintah, kata Trio, harus meminimalkan kebocoran pemungutan pajak. Salah satunya dengan sosialisasi kewajiban pajak dan penindakan yang tetap dilakukan secara humanis.
Selain itu, ia mendorong Pemkot Malang memanfaatkan teknologi perpajakan untuk memperkuat pengawasan.
Salah satunya lewat pemasangan e-tax dan aplikasi pajak harus dimaksimalkan agar pendataan wajib pajak lebih tepat.
Trio juga menilai aset-aset milik daerah memiliki potensi besar untuk didorong melalui kerja sama dengan pihak ketiga, termasuk CSR maupun perjanjian kerjasama badan usaha (PKBU).
Skema ini dinilainya dapat membantu pembiayaan berbagai proyek pemerintah.
Tidak hanya mengandalkan pendapatan asli daerah, Trio menekankan pentingnya pendekatan aktif ke pemerintah pusat.
“Dinas-dinas harus aktif membuat proposal ke pemerintah pusat,” katanya. Agar ada alokasi tambahan DAK atau program yang dibiayai APBN.
Misalnya untuk banjir, macet, transportasi publik, drainase, jalan, sampai pembangunan pasar.
Geliat ekonomi lokal juga harus diperkuat lewat agenda berbasis event.
“Pemerintah perlu nantinya membuat banyak event-event kegiatan yang bisa mendatangkan wisatawan ataupun pengunjung yang akan sering datang ke Malang. Sehingga dengan event-event tersebut bisa selain menggerakkan ekonomi selain multiflyernya ya pemerintah bisa mendapatkan pajak,” terang Trio.
Trio menegaskan, fokus utama pemerintah adalah menutup kekurangan anggaran dengan memperkuat pendapatan lokal.
“Intinya memaksimalkan pendapatan asli daerah untuk menutupi kekurangan anggaran akibat turunnya TKD,” tutupnya. (Djoko W)
