Malangpariwara.com – Bis sekolah telah ditiadakan, program Buy The Service (BTS) atau subsidi operasional angkot oleh Pemkot Malang dipastikan mulai berjalan pada 2026.
Pemerintah Kota (Pemkot) Malang telah menetapkan anggaran sebesar Rp 1,9 miliar untuk mendukung layanan angkutan pelajar gratis menggunakan armada mikrolet.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menjelaskan Pemkot sebelumnya menyiapkan dua konsep pengembangan angkutan.
Pertama, menjadikan angkot sebagai feeder atau pengumpan bagi layanan Bus Trans Jatim.
Kedua, menjadikan angkot sebagai angkutan pelajar. Setelah menimbang ketersediaan anggaran yang ada, konsep angkutan pelajar gratis akhirnya yang dipilih.
Pemkot Malang Tanggung Finansial
Dalam skema BTS tahap awal ini, Dishub bakal melibatkan 80 unit angkot. Seluruh biaya operasional, termasuk perawatan hingga BBM, akan ditanggung oleh Pemkot Malang.
“Kalau sebelumnya pelajar membayar Rp5 ribu (untuk naik angkot), nanti akan digratiskan,” kata Widjaja.
Meski demikian, anggaran Rp 1,9 miliar belum memungkinkan adanya peremajaan armada. Karena itu, angkot yang dilibatkan harus dalam kondisi layak dan sudah lolos uji KIR.
“Nanti ada pengalihan dari Bus Halokes sebagai angkutan pelajar, diganti menjadi angkot eksisting. Meski begitu, kenyamanan tetap kami perhatikan dengan memanfaatkan armada yang layak,” tambahnya.
Sementara itu, pembahasan angkot sebagai feeder Trans Jatim masih terus berlanjut. Program tersebut akan diselaraskan dengan rencana rerouting atau penataan ulang trayek angkutan kota.
“Rerouting itu nanti menjadi satu kesatuan dengan program feeder,” jelasnya.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Siraduhitta, menyambut baik langkah Pemkot Malang.
Ia menilai program BTS dapat menjadi bentuk keberpihakan pemerintah terhadap keberlangsungan angkot yang saat ini menghadapi tantangan berat.
“Seperti diketahui kondisi angkot sangat memprihatinkan. Butuh bantuan dari pemerintah agar mereka bisa bangkit,” tandasnya.
Amithya juga berharap pemerintah tidak berhenti pada subsidi operasional saja, tetapi ke depan dapat menyiapkan program peremajaan armada secara menyeluruh. (Djoko W)
