Malangpariwara.com – Pemerintah Kota Malang menegaskan bahwa penanganan stunting tetap menjadi salah satu program utama pada 2026 mendatang, meski dihadapkan pada isu efisiensi anggaran.
Hal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin, seusai memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting.
Rapat koordinasi ini digelar Dinas Sosial P2AP3KB di Mini Block Office Balai Kota Malang, Selasa (9/12/2025).
“Soal ini Pak Wali dan saya tidak terlalu terpengaruh terhadap efisiensi, bahwa stunting itu menjadi prioritas kita. Masih ada 2000 lebih yang punya potensi stunting dan itu menjadi fokus kami,” ucap Wakil Wali Kota Malang, Ali Muthohirin.
Sinergi Penurunan Stunting
Isu percepatan penurunan stunting juga telah ditetapkan sebagai salah satu prioritas dalam RPJMN 2025–2029.
Salah satu program yang relevan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menurut Ali dapat dimaksimalkan agar tetap tepat sasaran.
“Karena sebenarnya di Program MBG 10% ada kewajiban untuk (pemenuhuan gizi, red) ibu hamil. Untuk menjaga stunting itu ada kewajibannya. 10% dari kuota tiap dapur itu diarahkan untuk penuntasan stunting, sehingga efisiensi tidak terlalu berpengaruh pada penanganan stunting,” ucap Wawali, Ali.
Data e-PPGBM hingga Oktober 2025 mencatat angka stunting di Kota Malang berada di angka 8,51% atau 2.887 balita.
Menyikapi angka tersebut, Pemkot Malang menyiapkan sejumlah strategi hulu-hilir. Mulai dari bimbingan perkawinan di KUA, pemeriksaan kesehatan calon pengantin, peningkatan ASI eksklusif.
Baca Juga:
Tidak Hanya Fokus pada Ibu, Program Pengentasan Stunting UMM di NTT juga Libatkan Ayah
Juga pemberian PMT untuk ibu hamil dan balita, pendampingan keluarga risiko stunting, hingga penguatan ketahanan pangan dan optimalisasi data perkembangan anak.
Ali menegaskan bahwa penanganan stunting tidak bisa dilakukan sendirian karena sifatnya multidimensi.
“Tentu saya berharap rapat koordinasi pada hari ini, perangkat daerah yang terlibat dapat menyepakati program dan kegiatan pencegahan stunting yang terintegrasi baik melalui intervensi spesifik dan sensitif,” ucapan Wawali, Ali.
Pentingnya Kolaborasi Pentahelix
Ia menambahkan bahwa kolaborasi pentahelix sangat dibutuhkan agar percepatan penurunan angka stunting berjalan optimal.
“Crosscutting kebijakannya, sehingga sinergi kolaborasinya ada kebijakan ini dibantu oleh kelompok-kelompok dari luar. Baik swasta, pengusaha, dan semuanya itu untuk mempercepat pengantasan stunting yang ada di Kota Malang,” pungkas Wawali, Ali.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial P2AP3KB Kota Malang, Donny Sandito, menjelaskan bahwa rakor ini digelar untuk memperkuat sinergi lintas sektor. Sekaligus memonitor capaian program stunting yang sudah berjalan.
“Selain itu, tujuan pelaksanaan rakor ini juga untuk monitoring capaian program pencegahan stunting yang telah dilaksanakan oleh setiap stakeholder. Serta mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam pelaksnaan program di lapang sekaligus merumuskan solusi bersama,” urainya. (Djoko W/Prokopim)
