JAKARTA, MALANGPARIWARA.COM –Lembaga Pengawas Kinerja Aparatur Negara (LPKAN) Indonesia mendukung rencana penyampaian aspirasi berbagai elemen masyarakat di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026.
LPKAN menilai penyampaian pendapat merupakan hak konstitusional yang harus dihormati, namun tetap dilakukan secara tertib, damai dan bertanggung jawab.
Ketua Umum LPKAN Indonesia, Mohammad Ali Zaini, mengajak peserta aksi dan masyarakat menjaga kondusivitas serta tidak mudah terprovokasi. LPKAN juga meminta Polri dan TNI mengedepankan pengamanan yang profesional, humanis, proporsional dan netral.
“Dukung aksi damai, tolak anarki dan provokasi. Sampaikan aspirasi dengan kepala dingin dan kawal dengan akal sehat,” tegas LPKAN dalam pernyataannya, Selasa (25/8/2026).
Selain persoalan aksi, LPKAN menyampaikan sejumlah aspirasi kepada pemerintah, antara lain percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan penguatan pemberantasan korupsi.
LPKAN juga meminta evaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih agar tepat sasaran serta transparan dalam penggunaan anggaran.
LPKAN turut mendorong pemerataan pendidikan dan kesehatan, perluasan lapangan kerja, perlindungan UMKM, serta pengendalian harga kebutuhan pokok untuk menjaga daya beli masyarakat.
Di sektor perpajakan, LPKAN meminta penerapan kebijakan yang berkeadilan dan penegakan pajak yang lebih serius terhadap kelompok berpenghasilan tinggi serta korporasi besar tanpa membebani masyarakat kecil dan UMKM.
Pada sektor lingkungan, LPKAN mendesak aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan di sejumlah wilayah, termasuk Kalimantan, Sumatera dan Papua. Jika ditemukan bukti, proses hukum diminta dilakukan tegas dan transparan.
LPKAN berharap aksi 27 Agustus berlangsung aman dan bermartabat. Menurut LPKAN, perbedaan pendapat merupakan bagian dari demokrasi, tetapi tidak boleh mengorbankan persatuan, keamanan dan kepentingan bangsa.(Djoko W)
