MALANGPARIWARA.COM – Universitas Brawijaya (UB) dan Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Timur memperkuat komitmen terhadap keterbukaan informasi publik melalui penandatanganan nota kesepahaman (MoU) dan perjanjian kerja sama (PKS), di Aula Gedung A Fakultas Ilmu Budaya UB, Rabu (26/8/2026).
Kegiatan dihadiri Rektor UB Prof. Widodo, S.Si., M.Si., Ph.D., Med.Sc., Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama, dan Internasionalisasi, Ketua KI Jatim A. Nur Amiruddin, S.Ag., M.M., jajaran PPID UB, serta 110 mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi UB.
Kerja sama ini diarahkan untuk memperkuat layanan informasi publik sekaligus membangun budaya transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi di lingkungan perguruan tinggi.
Ketua KI Jatim A. Nur Amiruddin mengatakan, UB dipilih karena memiliki rekam jejak kuat dalam keterbukaan informasi.
UB tercatat meraih predikat Badan Publik Informatif dari KI Pusat selama tujuh tahun, sejak 2018 hingga 2025.
“Universitas ini kami harapkan menjadi role model sekaligus laboratorium keterbukaan informasi publik yang dapat mengedukasi berbagai pihak,” ujarnya.
Menurutnya, keterbukaan informasi bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi menjadi fondasi tata kelola institusi publik yang baik.
Transparansi akan memperkuat akuntabilitas, membangun kepercayaan, dan mendorong partisipasi masyarakat.
Rektor UB Prof. Widodo menegaskan, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam membangun budaya integritas.
“Transparansi dilaksanakan dengan keterbukaan informasi publik. Keterbukaan membutuhkan akuntabilitas, dan transparansi dengan akuntabilitas akan menciptakan kepercayaan yang melahirkan partisipasi,” katanya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan KI Jatim menjadi langkah UB untuk memperkuat sekaligus mengedukasi penerapan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi.
“Kita hari ini menyatukan komitmen perguruan tinggi UB dengan KI dalam keterbukaan informasi. Bersama, kita akan terus menjunjung tinggi keterbukaan informasi,” tegasnya.
Kegiatan ditutup dengan penandatanganan MoU UB dengan KI Jatim, PKS antara PPID UB dan KI Jatim, serta peluncuran monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik oleh Ketua KI Provinsi Jawa Timur.(Djoko W)
