SURABAYA, MALANGPARIWARA.COM – Perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di Jawa Timur memasuki babak baru.
DPRD Jawa Timur resmi mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Penyandang Disabilitas menjadi Peraturan Daerah (Perda) dalam rapat paripurna di Gedung DPRD Jatim, Senin (28/9/2026).
Pengesahan regulasi tersebut menjadi pijakan hukum bagi pemerintah daerah untuk memastikan pemenuhan hak penyandang disabilitas tidak berhenti pada komitmen, tetapi diterjemahkan ke dalam program dan layanan yang nyata.
Ketua Komisi E DPRD Jatim, Dr Sri Untari Bisowarno MAP, mengatakan pengesahan Perda harus segera diikuti dengan regulasi teknis. Karena itu, legislatif bersama Pemerintah Provinsi Jawa Timur langsung mendorong penyusunan tiga Peraturan Gubernur (Pergub) sebagai aturan pelaksana.
Menurut Sri Untari, keberadaan Pergub menjadi penting agar amanat Perda memiliki pedoman operasional yang jelas dan dapat diterapkan oleh seluruh pemangku kepentingan.
“Perda ini tidak boleh mandek sebatas dokumen normatif di atas meja birokrasi. Legislatif dan eksekutif bersepakat mempercepat tiga Pergub pelaksana agar seluruh pemangku kepentingan memiliki acuan kerja teknis yang mengikat dan jelas,” tegas Sri Untari.
Ia menjelaskan, Perda tersebut mencakup berbagai aspek pemenuhan hak penyandang disabilitas, mulai dari akses pendidikan, kesempatan kerja, fasilitas publik, hingga perlindungan dan kesejahteraan sosial.
Tiga Pergub Jadi Kunci Implementasi
Tiga regulasi teknis yang kini didorong untuk segera disusun mencakup sejumlah persoalan yang selama ini menjadi tantangan dalam pemenuhan hak penyandang disabilitas.
Pertama, terkait standardisasi fasilitas publik. Regulasi turunan akan diarahkan untuk memastikan sarana dan prasarana pelayanan publik memenuhi prinsip aksesibilitas dan dapat digunakan penyandang disabilitas secara aman dan layak.
Kedua, kepatuhan terhadap kuota tenaga kerja penyandang disabilitas. Ketentuan ini menyasar instansi pemerintah daerah, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), maupun sektor swasta agar kesempatan kerja bagi penyandang disabilitas tidak berhenti pada ketentuan normatif.
Ketiga, mekanisme terpadu lintas sektor. Sistem tersebut diarahkan untuk memperkuat koordinasi, pengawasan, evaluasi, sekaligus membuka jalur advokasi ketika hak penyandang disabilitas belum terpenuhi.
Sri Untari menilai, ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Penyediaan fasilitas yang aksesibel, misalnya, tidak cukup jika tidak dibarengi dengan akses terhadap pendidikan, pekerjaan, pelayanan sosial, serta mekanisme pengaduan yang efektif.
Karena itu, implementasi Perda membutuhkan keterlibatan lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, lembaga pendidikan, hingga masyarakat.
Pengawasan Anggaran Jadi Titik Krusial
Komisi E DPRD Jatim juga menempatkan pengawasan anggaran sebagai bagian penting dalam memastikan Perda tidak berhenti sebagai regulasi.
Menurut Sri Untari, setiap OPD teknis di lingkungan Pemprov Jatim harus menyelaraskan program prioritas dan alokasi APBD dengan amanat Perda. Dengan demikian, kebijakan perlindungan dan pemberdayaan penyandang disabilitas memiliki dukungan anggaran yang memadai.
Tanpa dukungan program dan pembiayaan, regulasi berisiko hanya menjadi dokumen hukum tanpa dampak langsung bagi masyarakat yang menjadi sasaran perlindungan.
Karena itu, DPRD Jatim akan mengawal pelaksanaan regulasi melalui fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Pengawalan tersebut diperlukan untuk memastikan kebijakan yang telah disahkan benar-benar diterjemahkan dalam pelayanan publik.
“Jawa Timur harus berdiri di garda depan sebagai provinsi yang ramah dan inklusif. Segala bentuk hambatan fisik, diskriminasi pelayanan, serta restriksi ruang berkarya bagi kawan-kawan disabilitas harus dihapus tuntas,” pungkas Sri Untari.( Djoko W)






