Malangpariwara.com – Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menegaskan komitmen Pemerintah Kota Malang dalam mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca (GRK) dan pembangunan rendah karbon.
Komitmen tersebut diperkuat melalui program Dasa Bakti Ngalam Seger dan Ngalam Rijik, yang diarahkan untuk menjaga kualitas lingkungan sekaligus mendorong pengelolaan sampah berkelanjutan.
Komitmen itu disampaikan Wahyu saat menghadiri Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Kepala Daerah dalam Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon (NEK) dan Pembangunan Rendah Karbon Berketahanan Iklim yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup di Jakarta, Selasa (13/10/2026).
Kegiatan tersebut menjadi forum penguatan sinergi pemerintah pusat dan daerah dalam mengendalikan emisi gas rumah kaca, sekaligus meningkatkan kesiapan daerah menjalankan kebijakan nilai ekonomi karbon.
Wahyu menyatakan, Pemkot Malang siap menyelaraskan program pembangunan daerah dengan kebijakan nasional terkait pengendalian perubahan iklim.
Menurutnya, pembangunan tidak cukup hanya berorientasi pada pertumbuhan, tetapi juga harus memperhatikan keberlanjutan lingkungan.
“Ngalam Seger dan Ngalam Rijik menjadi bagian dari komitmen Kota Malang untuk mendukung pengendalian emisi gas rumah kaca dan mewujudkan pembangunan yang lebih berkelanjutan dengan memperhatikan lingkungan,” ujar Wahyu.
Pengelolaan Sampah Jadi Fokus Pengurangan Emisi
Salah satu langkah yang ditempuh Pemkot Malang adalah memperkuat pengelolaan sampah berkelanjutan. Upaya ini dilakukan melalui pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang, pengurangan sampah dari sumber, pengembangan Tempat Pengolahan Sampah dengan prinsip Reduce, Reuse, Recycle (TPS 3R), serta penguatan peran bank sampah.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menekan timbulan sampah sekaligus mengurangi potensi emisi yang dihasilkan dari proses pengelolaannya.
Selain pengelolaan sampah, Pemkot Malang juga telah melakukan inventarisasi gas rumah kaca. Pendataan ini penting untuk mengidentifikasi sumber emisi, mengetahui kontribusi setiap sektor, serta menjadi dasar dalam menentukan langkah pengurangan emisi yang lebih terukur.
Wahyu menegaskan, berbagai upaya tersebut akan terus diperkuat melalui koordinasi dengan pemerintah pusat. Ia juga membuka peluang agar program lingkungan yang dijalankan daerah dapat memberikan nilai tambah bagi masyarakat melalui skema yang sesuai dengan ketentuan.
“Berbagai upaya ini akan terus kami perkuat dan sinergikan dengan kebijakan pemerintah pusat, sehingga upaya menjaga lingkungan tidak hanya berdampak pada pengurangan emisi, tetapi juga berpotensi memberikan nilai tambah bagi masyarakat sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.
Nilai Ekonomi Karbon dan Tantangan Implementasi Daerah
Nilai Ekonomi Karbon merupakan salah satu instrumen kebijakan untuk mendukung pencapaian target pengendalian emisi.
Melalui mekanisme yang diatur pemerintah, upaya pengurangan emisi berpotensi memiliki nilai ekonomi dan mendorong keterlibatan lebih luas berbagai pihak dalam aksi iklim.
Namun, penerapannya membutuhkan data emisi yang dapat dipertanggungjawabkan, tata kelola yang jelas, serta sistem pencatatan dan pelaporan yang sesuai ketentuan. Karena itu, inventarisasi gas rumah kaca menjadi salah satu fondasi penting bagi pemerintah daerah dalam menyiapkan kebijakan rendah karbon.
Dalam kegiatan tersebut, para gubernur, bupati, dan wali kota dari wilayah Sumatera dan Jawa mendapatkan pembekalan mengenai tata kelola Nilai Ekonomi Karbon, kebijakan pengendalian perubahan iklim, rencana operasional Zero Waste Zero Emission, serta inventarisasi gas rumah kaca dan Sistem Registri.
Bagi Kota Malang, tantangan berikutnya adalah memastikan komitmen pengurangan emisi berjalan seiring dengan pelaksanaan program di lapangan.
Penguatan pengelolaan sampah, konsistensi pendataan emisi, dan sinergi lintas sektor menjadi bagian penting agar agenda pembangunan rendah karbon tidak berhenti pada pernyataan, tetapi menghasilkan dampak nyata bagi lingkungan dan masyarakat.( Djoko W)
