Malangpariwara.com – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) mendorong perguruan tinggi memperkuat tata kelola reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI). Kampus tidak cukup sekadar mengejar predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) atau Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), tetapi harus mampu menjaga konsistensi integritas dalam sistem manajemen dan pelayanan sehari-hari.
Penegasan tersebut disampaikan Perencana Muda KemenPAN-RB, Alfian Lisdias, dalam Workshop Giat Sukses Penguatan Tata Kelola Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Aula Perpustakaan Universitas Negeri Malang (UM), Kamis (12/11).
Menurut Alfian, Zona Integritas merupakan instrumen penting untuk mencegah sekaligus menyelesaikan berbagai persoalan integritas di lingkungan perguruan tinggi secara sistematis. Kampus memiliki posisi strategis karena tidak hanya menjalankan fungsi pendidikan, tetapi juga membentuk karakter dan kualitas sumber daya manusia.
Karena itu, penerapan integritas di lingkungan perguruan tinggi harus menjadi bagian dari budaya kelembagaan. Dengan sistem pendidikan dan tata kelola yang menjunjung integritas, lulusan diharapkan membawa nilai antikorupsi ketika terjun ke masyarakat.
”Kami sangat berharap melalui perguruan tinggi, unit-unit kerja semakin aktif menyelesaikan isu terkait integritas. Jika sumber pengajarannya sudah settle dari sisi integritas, harapannya output lulusannya juga membawa visi yang sama,” ujar Alfian.
Integritas Jangan Berhenti pada Penilaian
Alfian juga mengingatkan adanya persoalan yang kerap muncul dalam pembangunan Zona Integritas. Sejumlah unit kerja cenderung menunjukkan kinerja optimal ketika menghadapi proses penilaian, tetapi justru mengalami penurunan setelah memperoleh predikat WBK maupun WBBM.
Menurutnya, kondisi tersebut harus diantisipasi dengan menjadikan pembangunan Zona Integritas sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari sistem manajemen organisasi.
UM didorong mengintegrasikan seluruh proses bisnis ZI ke dalam aktivitas manajerial, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi. Dengan begitu, penerapan standar integritas dan pelayanan tidak menjadi pekerjaan tambahan yang hanya dilakukan menjelang penilaian.
”Kuncinya adalah konsistensi dan mengintegrasikannya dengan sistem manajerial. Monitoring dan evaluasi (monev) serta perencanaan itu sebenarnya sudah ada di lingkup manajerial, tinggal bagaimana kita memolesnya agar sejalan, sehingga pelaksana di lapangan tidak merasa terbebani,” jelasnya.
Predikat Zona Integritas Bisa Dicabut
Lebih jauh, Alfian menegaskan bahwa predikat Zona Integritas bukan penghargaan yang berlaku permanen. Unit kerja yang telah memperoleh predikat WBK maupun WBBM tetap harus menjaga kualitas tata kelola dan pelayanan publik.
Selama lebih dari satu dekade implementasi kebijakan ZI, sekitar empat hingga lima unit kerja di lingkungan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, maupun aparat penegak hukum tercatat telah mengalami pencabutan predikat. Langkah tersebut dilakukan setelah ditemukan maladministrasi atau pelanggaran yang bersifat sistemik.
Namun, pencabutan tidak dilakukan secara sembarangan. KemenPAN-RB terlebih dahulu melakukan penelusuran dan konfirmasi kepada Tim Penilai Internal (TPI) untuk memastikan apakah pelanggaran merupakan tindakan individual atau mencerminkan kegagalan sistem organisasi.
Untuk memperkuat pengawasan, KemenPAN-RB juga menjajaki sinergi dengan Ombudsman RI dalam penyatuan lokus pengawasan. Dukungan Ombudsman dinilai penting karena memiliki jaringan perwakilan di seluruh provinsi.
Selain pengawasan kelembagaan, masyarakat juga didorong berperan aktif mengawasi kualitas pelayanan publik, termasuk pada unit kerja yang telah menyandang predikat Zona Integritas.
Alfian mengingatkan masyarakat agar tidak ragu memanfaatkan kanal pengaduan nasional SP4N-LAPOR! apabila menemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan pelayanan.
”Keterbatasan informasi di lapangan bisa diatasi jika kontrol sosial publik berjalan. Masyarakat maupun pemangku kepentingan jangan sungkan melapor melalui SP4N-LAPOR! jika menemukan ketidaksesuaian layanan pada unit yang sudah berpredikat ZI, agar kualitas reformasi birokrasi tetap terjaga utuh,” pungkasnya.( Djoko W)
